Oleh pamudji pada hari Rabu, 06 Nov 2019 - 09:31:26 WIB
Bagikan Berita ini :

Desa Fiktif Jadi Polemik, Kemendes Bakal Lakukan Ini

tscom_news_photo_1573007486.jpg
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Polemik desa fiktif terus menggelinding. Menyikapi hal itu, Kementrerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menginstruksikan para pendamping desa untuk melakukan verifikasi.

"Kita minta para pendamping desa melakukan verifikasi. Apa benar di wilayahnya, di sekitarnya, ada fakta-fakta seperti itu (desa fiktif)? Nah, nanti kita akan footing ke Kemenkeu (Kementerian Keuangan), ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), untuk bahan tambahan dan menjadi bagian dari evaluasi," ujar Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Dia meminta publik untuk bersabar bila proses verifikasi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Pasalnya, jumlah pendamping desa hanya setengah dari total desa. Abdul mengatakan, terdapat sekitar 74 ribu desa yang menerima dana desa di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah pendamping desa hanya 37 ribu orang.

Abdul menduga desa fiktif tidak berarti suatu desa yang keberadaannya sengaja direkayasa oleh oknum yang tak bertanggung jawab agar menerima dana desa. Menurut dia, masih ada kemungkinan desa fiktif merujuk pada desa-desa yang mayoritas penduduknya sudah melakukan eksodus karena dilanda musibah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran dana desa dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pada 2016 alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp 47 triliun. Pada tahun ini pemerintah pusat menggelontorkan dana desa lebih banyak, yakni sebesar Rp 70 triliun.

Namun, Menkeu melanjutkan, hingga kini masih terdapat 20 ribu desa yang masuk kategori tertinggal di seluruh Indonesia. Menurut dia, adanya fenomena desa fiktif menyebabkan dana desa tidak tepat sasaran.

Pasalnya, desa fiktif tersebut muncul hanya untuk mendapatkan dana desa. Sri mengaku dirinya baru mendengar adanya fenomena desa fiktif setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju sekitar dua pekan lalu.

"Sekarang, muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya," ujar Sri Mulyani.(plt)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Lainnya
Bisnis

Jumlah Penumpang Turun, Garuda Keluhkan Mahalnya Biaya Tes PCR

Oleh Rihad
pada hari Tuesday, 02 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Surat keterangan bebas COVID-19 yang dibuktikan tes PCR kini merupakan syarat wajib bagi calon penumpang untuk bisa melakukan penerbangan. Masalah buat penumpang adalah ...
Bisnis

Rendah, Inflasi Mei Hanya 0,07%

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi  bulan Mei 2020 sebesar 0,07%. Angka ini lebih rendah dari inflasi bulan April 2020 yang sebesar ...