Sanksi Berat William

Seorang rakyat jelata, a commoner from Priok, bernama Sugiyanto alias SGY naik pitam. Dia menggugat William dari PSI ke Badan Kehormatan (BK) DPRD. Pasalnya: Melanggar Kode Etik. 

BK merespon. William akan diinterogasi minggu depan. Pimpinan DPRD harus dengar aspirasi rakyat. Jatuhkan sanksi sepadan dan seberat-beratnya. 

DPRD dan rakyat harus paham; William tidak etis. Bikin gaduh. Tidak sedang berupaya selamatkan uang rakyat. Bukan bela transparansi anggaran. Dia nyerang Anies Baswedan. 

William personifikasi "Ignorence is bliss". Kultwitnya klir; mengarahkan down-grading terhadap Anies Baswedan. 

Yang dia masalahkan adalah dummy anggaran. Sesuatu yang lazim. Di Era Ahok pun ada. Ngga masalah. Nantinya dibahas di Komisi. 

Dummy disebut Anggaran. Sebelum dia berisik, Anies Baswedan sudah menyerit draft usulan dan briefing SKPD. 

Mestinya Komisi Anggaran memanggil SKPD yang mengisi pos anggaran yang dianggap bermasalah. Gubernur dan DPRD harus kritis kepada SKPD. Tapi William, out of ignorence, malah bertanya ke Anies Baswedan lewat twitter. 

William terindikasi mengidap Apophenia yaitu "mistakenly perceive connections and meaning between unrelated things."

William anggota Komisi A tapi rilis komentar mengenai sesuatu yang menjadi domain Komisi E Pendidikan. Ngga nyambung. Unrelated. Wajar bila rakyat seperti Sugiyanto merilis resistensi. 

Manuvernya berdasarkan modus "myside bias" atau "Confirmation bias". Ibaratnya lepas anak panah. Ngasal. Kena apa saja. Target dibuletin di mana anak-panah itu tertancap. 

Dalam rangka mengkonfirmasi Anies Baswedan Gubernur Gagal atau konconya garong anggaran, William membabi-buta. 

Padahal faktanya ngga begitu. Proses anggaran tidak semudah itu. Takes time. Angka gelondongan anggaran pendidikan sesuai 20% dari total anggaran sudah diperoleh. Lalu harus dibreak-down sampai satuan tiga. 

Proses belum selesai, William sudah bunyi. Panggung direbut. Dia nari-nari sendirian. Seolah hanya PSI yang paling concern jaga duit rakyat. Fraksi lain ngga kerja. Dari puluhan ribu mata anggaran hanya nemu 3 pcs sudah jadi pahlawan. 

Selain itu, Pimpinan DPRD harus mempertimbangkan impact dari manuver politik William. 

Harmonisasi dan Program Persatuan yang sedang digarap Anies Baswedan dan DPRD kembali ke titik nol. 

"Confirmation bias" yang dirilis William memecah-kembali rakyat Jakarta yang sudah mulai melupakan Pilkada rasa mayat. Emosi dan dendam bangkit kembali. 

William berpotensi membahayakan rekonsiliasi nasional yang ditabuh oleh Presiden Jokowi, Ibu Mega dan Pak Prabowo. 

Jadi masuk akal apabila DPRD harus menjatuhkan sanksi paling berat kepada William. 

THE END (*)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.