Oleh Ferdiansyah pada hari Selasa, 12 Nov 2019 - 12:49:13 WIB
Bagikan Berita ini :

Rencana Pemerintah Hilangkan Kajian AMDAL dan IMB Ditentang Komisi IV

tscom_news_photo_1573537753.jpg
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meninjau lokasi kebakaran hutan di Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jadibireun Raya, Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rencana pemerintah untuk menghilangkan analisis kajian lingkungan (AMDAL) dan izin menderikan bangunan (IMB), dari syarat pengurusan izin investasi ditentang Komisi IV DPR RI. Langkah itu dinilai keliru dan malah akan mempercepat kerusakan lingkungan.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi minta rencana pemerintah tersebut untuk dibatalkan.

Sebab, kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang, pemerintah mestinya punya komitmen untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dan mengatasinya, bukan memberikan ruang untuk semakin rusak.

"Adanya AMDAL bagian dari filter untuk menjaga kelestarian lingkungan yang dilakukan oleh industri dan semua pihak. AMDAL bertujuan untuk melindungi kualitas dan kuantitas lingkungan hidup dari beragam jenis pencemaran yang dilakukan," kata Dedi Mulyadi di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

"Kontek ini AMDAL sampai sekarang diperlukan. Yang harus dievaluasi adalah konsultan AMDAL harus ditingkatkan, sehingga proses pembuatan AMDAL semakin baik. Ada AMDAL saja sekarang banyak terjadi pencemaran, apalagi sampai dibilangkan. Saya sama sekali tidak setuju," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari daftar syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin investasi.

Penghapusan dilakukan demi memudahkan pengusaha dalam berinvestasi di Indonesia. Meski dihapus, Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil memastikan pemerintah tak akan mengorbankan kualitas tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut Dedi Mulyadi, tak menjamin adanya Rencana Detail Tata Ruang bisa mengandalikan kualitas ruang dan lingkungan. Karena di lapangan banyak penyimpangan dan lainnya.

Kondisi terbaik saat ini, terang Dedi, untuk pengendalian lingkungan tetap dengan menghadirkan AMDAL. Hasil AMDAL juga digunakan menjadi rujukan masyarakat, pemrakarsa dan pemerintah.

"Bagi masyarakat ada jaminan dengan kehadiran indutsri, lingkungan mereka, kesehatan dan lainnya, bisa terkendali. Sekaligus menjadi kontrol, agar kegiatan investasi tidak seenaknya.
Bagi pemrakarsa AMDAL menjadi jamiman keberlangsungan usaha mereka. Sedangkan bagi pemerintah, bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan," paparnya. (Alf)

tag: #komisi-iv-dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Banner HUT RI Ke-75 TeropongSenayan.com
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Irma Suryani Chaniago
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 SOKSI
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Arsul Sani
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Syaifullah Tamliha
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Kenaikan Kasus Positif COVID-19 di Jakarta Masih Tinggi

Oleh Rihad
pada hari Sabtu, 15 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Total jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta menembus angka 29.036 kasus pada Sabtu (15/8) atau terjadi penambahan sebanyak 598 kasus,  naik signifikan dibanding hari ...
Berita

Kantor Pusat Imigrasi Tutup 12-21 Agustus 2020, Bagaimana Pelayanannya?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan pelayanan visa onshore bagi warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia tetap berjalan meski kantor yang beralamat di Jalan HR ...