JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi V DPR RI kompak tak sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri MulyaniIndrawati soal penyebutan desa fiktif.

Hal ini disampaikan saat rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Komisi V DPR RI mendesak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar segera bersikap meluruskan persoalan tersebut.

"Pak Menteri harus ngomong, dong. Apa yang disampaikan Menkeu itu kan bikinbaper. Mana ada desa fiktif, apalagi desa siluman," ujar anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Herson Mayulu di ruang rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Sementara, Anggota Komisi V DPR RI Irwan dari fraksi Partai Demokrat juga menyatakan ketidaksetujuannya akan keberadaan desa fiktif. Menurutnya, pembangunan desa saat ini betul-betul menunjukkan bagaimana keadilan bagi rakyat Indonesia.

"Inilah bukti ekonomi kerakyatan, ekonomi gotong royong yang selalu dicanangkan Presiden Jokowi. Tiba-tiba kalau kemudian ada satu isu desa fiktif, desa siluman, kemudian kebijakan menetapkan anggaran Kementerian desa menjadi sesuatu yang kita cermati bersama," jelas Irwan.

Irwan khawatir kalau isu desa fiktif atau desa siluman ini kemudian memengaruhi kebijakan dalam menetapkan anggaran Kemendes PDTT. Sehingga, isu ini perlu dicermati bersama.

Dia pun menyebut, jangan sampai isu ini menjadi pintu masuk merasionalisasi anggaran dana desa yang sebetulnya masih kurang. Sehingga, Mendesperlu segera bersikap.

“Ini sangat berbahaya, artinya ada kemunduran dari desa tertinggal menuju desa berkembang, bahkan tumbuh menjadi mandiri. Ini harus menjadi perhatian bersama Komisi V,” katanya. (Alf)