Oleh Jihan Nadia pada hari Senin, 25 Nov 2019 - 13:13:47 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi PDI-P ke Anies: Batalkan Pembangunan Hotel Bintang 5 di Kawasan TIM

tscom_news_photo_1574662427.jpg
Miniatur revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkanniat untuk membangun hotel bintang lima di area Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, sikap penolakan inimerupakan perintah langsung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.

"Khususnya yang menyangkut pembangunan hotel pasti kita akan tunduk kepada perintah DPP Partai yakni koordinasi dengan SKPD untuk mengurungkan niat Pemprov DKI membangun hotel bintang lima di area pelestarian budaya," ucap Gembong, Minggu (24/11/2019) malam.

Gembong menuturkan, TIM sedianya menjadi ruang untuk melestarikan budaya leluhur bangsa.

Maka, seharusnya revitalisasi yang dilakukan tidak boleh melenceng dari tujuan untuk melestarikan budaya apalagi hingga menjadi ladang bisnis.

"Revitalisasi yang dilakukan tidak boleh melenceng dari tujuan itu. Jangan ruang yang diperuntukkan bagi ketahanan budaya, tapi justru dimanfaatkan untuk area bisnis. Itu kan keluar dari konteks pelestarian budaya," terang dia.

Terkait sikap para seniman dan budayawan yang juga menolak pembangunan hotel bintang lima di TIM hingga memicu pertikaian dengan Deputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud DKI Jakarta Dadang Solihin beberapa waktu lalu, Gembong menilai memang seniman tengah memperjuangkan hak mereka.

Menurut dia, pembangunan hotel itu sudah masuk ke ranah bisnis, padahal budaya tidak bisa dicampuradukkan dengan bisnis.

"Orientasinya sudah berbeda, bukan lagi melestarikan budaya tapi bicara untung rugi. Rasanya tidak pas saja seniman disuruh menginap di hotel bintang lima, seniman kan orang yang begitu bebas, enggak elok juga kalau penyediaan hotel bintang lima yang tarifnya pasti mahal untuk seniman," kata Gembong.

"Alasan Pak Anies untuk membangun hotel ini hanya kamuflase untuk menutup dari publik bahwa ada orientasi bisnis di sana," tambah Ketua Fraksi PDI-P dua periode ini.

Sebelumnya, sebuah video rekaman yang memperlihatkan Deputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud DKI Jakarta Dadang Solihin tengah memarahi seniman di TIM ramai dibicarakan di media sosial.

Video itu diunggah pada Sabtu (23/11/2019) pukul 16.00 WIB dalam akun Facebook Humor Politik.

Dalam video itu, Dadang terlihat berdiri dari tempat duduknya sambil mengungkapkan, "Mau tidak diskusi? Mau tidak diskusi?" ujarnya.

Situasi memanas usai Dadang berkata demikian. Beberapa orang menunjukkan rasa tidak sukanya.

"Wah biasaajadong jangan galak-galak," seru beberapa orang dalam video rekaman tersebut. (Alf)

tag: #pdip  #dprd-dki  #pemprov-dki  #anies-baswedan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Jakarta

Kadis Pariwisata Ingin Tempat Wisata Jakarta Dibuka secara Bertahap

Oleh windarto
pada hari Minggu, 31 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta akan membuka tempat wisata dan hiburan di Jakarta secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi ...
Jakarta

Usung Prinsip B to B, PT Food Station Dukung Inisiatif Gerakan Berbagi di Masa Pandemi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dalam masa pandemi Covid-19 ini, yang dihadapi masyarakat tidak saja ancaman akan paparan virusnya namun juga dampak ekonominya berupa terganggunya program ketahanan ...