JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi III DPR RI memintaKapolri Idham Azis memberi perhatian khusus terkait kegiatan pengadaan barang di korps Bhayangkara. Sebab,adanya oknum pejabat kepolisian yang bermain-main dengan anggaran dinilaisudah menjadi rahasia umum.

Wakil rakyat di Senayan mengatakan, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu.

Hal ini memcuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan Kapolri Idham dan jajaran petinggi Polri serta seluruh Kapolda di Ruang Komisi III DPR RI, Senayan, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan ini, sejumlah legislator menyoroti kejanggalan proyek di lingkungan Polri.

Seiring dengan meningkatnya anggaran Polri tahun 2020 yang mencapai Rp 115 triliun, Kapolri Idham Azis diminta tidak main-main dalam kegiatan pengadaan barang.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menitip pesan kepada Kapolri dan seluruh petinggi Polri guna menjadikan anggaran yang besar sebagai alat mendongkrak pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Anggaran Polri masuk tiga terbesar anggaran kementerian dan lembaga. Jangan main-main. Harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan nyaman kepada masyarakat,” kata Masinton.

Selain itu, Masinton juga menyoroti beberapa kejanggalan pengadaan yang selama ini tercium di tubuh Polri yang harus menjadi bahan evaluasi Kapolri baru.

“Kalau saya menyisir satuper satu, nama pengadaan barangnya itu-itu aja dari tahun ke tahun. Beda namanya saja. Tidak hanya di kepolisian, di lembaga lain pun demikian. Ini harus diclearkan,” tegas Masinton.

Ia menegaskan, bahwa pengadaan barang di Polri ke depan harus dijalankan dengan prinsip persaingan yang sehat serta terdapat efisiensi anggaran.

“Jika saya hitung-hitung dengan tim, semua lembaga termasuk Polri bisa menghemat anggaran 20 triliun rupiah tiap tahun. Pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan untuk menunjung kinerja,” ujar Masinton.

Senada dengan Masinton, anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Syarifuddin Sudding juga mendesak Kapolri untuk ‘mengevaluasi’ pemain-pemain proyek yang selama ini diniai menguasai proyek pengadaan barangdi tubuh Polri. Seperti pengadaan kendaraan mobil.“Kita taulah siapa pemain di kepolisian. Para pemain-pemain anggaran ini harus dievaluasi,” katanya.

Sudding salah satunya menyoroti pengadaan kendaraan di lingkungan Polri selama ini yang diniai tidak beres. “Di Polres dan Polda banyak kendaraaan yang baru dikirim tidak jalan. Nongkrong saja. Kalau rusak susah dicarikan sparepartnya. Kenapa tidak pakai mobil yang jelas, yang mudah perbaikannya. Jangan dijadikan Polri sebagai tempat penampungan mobil-mobil luar yang tidak layak. Ini tugas kita bersama. Pemain-pemain APBN ini harus dievaluasi,” tegas Sudding.

"Terima kasih Pak, kami akan jadikan ini masukan. Dan insyaallah, saya akan mengevaluasi di pelaksanaan tahun 2020," timpal Kapolri Idham menanggapi Sudding.

Merespon hal itu, Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) menyampaikan apresiasi kepada anggota DPR di Komisi Hukum yang sudah mulai mengevaluasi pelaksanaan anggaran pengadaan di lingkungan Polri.

Direktur Eksekutif KP3I, Tom Pasaribu mengatakan, dalam rapat-rapat kerja dengan Kapolri, selama ini Komisi III terkesan hanya mempertanyakan masalah penegakan hukum saja.

“Sikap kritis sejumlah anggota Komisi III yang menyoal proyek di Polri saya apresiasi. Pernyataan Pak Sudding yang menyoroti para pemain proyek di kepolisian kita dukung. KP3I siap bekerja sama untuk memberikan kajian maupun beberapa temuan dalam pelaksanaan pengadaan barang di Polri yang terjadi selama ini. Pimpinan polisi yang baru, perlu tahu bahwa pengadaan barang di Polri tidaklah mulus-mulus bangat selama ini,” kata Tom dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Dalam kajian dan temuan KP3I, lanjut Tom, ratusan pengadaan barang di Polri dengan anggaran puluhan triliun tiap tahun sangat rentan dengan penyimpangan, baik secara administratif maupun pelaksanaan di lapangan.

“Dalam kajian kami, ada beberapa oknum pengusaha saja yang menguasai proyek-proyek besar di tubuh Polri selama belasan tahun ini,” ungkap Tom.

Tom pun mengaku, KP3i dalam waktu dekat akan segera bersurat ke Komisi III DPR RI dan Kapolri Idham Azis guna menyampaikan kajiannya terkait pelaksanaan pengadaan barang yang terjadi selama 10 tahun terakhir di kepolisian.

Ia berharap dari kajian Kapolri dapat melakukan evaluasi di tubuh kepolisian dalam hal pengadaan barang. (Alf)