JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPP NasDem, Taufik Basarimembantahwacana jabatan presiden tiga periode berasaldari partainya. Dia menegaskan, pihaknya tak pernah mengusulkan wacana tersebut.
"Usulan bukan datang dari NasDem. Pak Surya (Ketum NasDem Surya Paloh) saat ditanya bagaimana dengan adanya wacana masa jabatan presiden 3 periode, jawabnya intinya kita serahkan kepada rakyat, kalau rakyat menghendaki bagaimana NasDem bisa menolak. Jadi bukan NasDem yang mengusulkan," kata Ketua DPP NasDem, Taufik Basari kepada wartawan, Senin (2/12/2019).
Taufik mengatakan yang terpenting bagi partainya adalah apakah publik menghendaki wacana amandemen UUD 1945 termasuk soal penambahan masa jabatan presiden. NasDem, katanya, akan menjalankan apapun hasil diskusi publik.
"Apakah akan ada amandemen atau tidak itu bergantung dari bagaimana pandangan publik secara meluas. Namun biarkanlah diskusi atau wacana ini berjalan sebagai upaya kita untuk mengeluarkan pandangan-pandangan demi kepentingan bangsa. Jika ada kekhawatiran mengenai soal masa jabatan dan pemilihan melalui MPR akan menjadi bahan amandemen sementara banyak pihak yang tidak setuju, tentu hal tersebut tidak perlu menjadi bagian dari diskusi ke depan," tuturnya.
Kendati begitu, Taufik mengatakan periode ini memang dinilai MPR sebagai waktu terbaik untuk membuka wacana amandemen. Sementara bagi fraksinya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi implementasi dari amandemen terakhir.
"Dari Fraksi NasDem MPR RI sendiri juga melihat bahwa setelah amandemen terakhir dilakukan dan norma-norma konstitusi dijalankan maka sudah saatnya kita membuka diskusi sebagai evaluasi penerapan norma konstitusi selama ini dan mau dibawa kemana bangsa ini ke depan," kata Taufik.
Sementara, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menilai konstitusi bukanlah kitab suci yang tidak bisa diamandemen. Namun, dia menegaskan, partainya mengedepankan masukan dari masyarakat.
"Konstitusi bukan kitab suci, jadi absah untuk diamandemen. Hanya saja, NasDem memandang bahwa untuk saat ini, amandemen bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan telaah komprehensif yg berbasis future outlook," kata Willy.
"Jika suara dari bawah memang menghendaki adanya amandemen, nasdem akan ikut dengan suara itu. Intinya, amandemen bukan hal yang tabu, ia biasa saja dalam kehidupan bernegara, namun ia juga harus didasarkan pada tinjauan yang komprehensif diiringi dengan semangat melangkah ke depan, bukan setback. Termasuk soal masa jabatan presiden maupun soal pemilihan presiden," sambung dia.
Wacana masa jabatan presiden 3 periode mengemuka di tengah rencana amandemen UUD 1945. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka ke dirinya.
"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12). (Alf)
