Oleh Ferdiansyah pada hari Senin, 02 Des 2019 - 16:26:04 WIB
Bagikan Berita ini :

PA 212: Ahok Sudah Jadi Komisaris Utama, Pulangkan Habib Rizieq!

tscom_news_photo_1575278764.jpg
Ahok (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemerintah Indonesia dianggap menghalangi kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab melalui pembekalan.

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif mengatakan cekal terhadap Rizieq merupakan upaya pengasingan politik.

Dia mengatakan pemicunya adalah kasus penistaan agama yang menyeret eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

“Ini kan berkaitan dengan 2016 lalu,” ujarnya usai reuni 212 di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Slamet menilai dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan. Dia menyinggung soal Ahok yang justru diberi jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, sedangkan Rizieq masih diasingkan. Menurutnya hal itu yang membuat politik di Indonesia belakangan ini tidak kondusif.

“Jadi saya pikir, yang harusnya diselesaikan, pemerintah sendiri yang nggak mau selesaikan. Ahoknya sudah selesai, tapi Habib Rizieqnya nggak diselesaikan. Ahok sudah jadi komisaris utama, ya pulangkan, hentikan pengasingan Rizieq. Bagaimana urusan politik ini nggak bisa kondisif kalau persoalannya nggak selesai-selesai,” jelasnya.

“Justru yamg membuat kondisi politik jadi nggak stabil, ya mereka yang nggak mau selesaikan persoalan,” imbuh Slamet. (Alf)

tag: #aksi-212  #habib-rizieq  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Lainnya
Berita

DPR: PLN Rampok Uang Rakyat Melalui Tagihan Listrik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 06 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tagihan listrik beberapa hari terakhir jadi pembicara publik. Kenaikannya dinilai di luar kewajaran, hingga mencapai 400% persen. Kenaikan yang besar itu mengundang ...
Berita

Advokat Muda Ini Desak Pemprov DKI Jakarta Ubah Pengecualian SIKM

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sejumlah kalangan advokat mengaku resah dengan kebijakan SIKM yang tertuang dalam surat edaran dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani Sekda Pemprov DKI ...