JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah melakukan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan masalah di Papua, bukan dengan melakukanoperasi militer.

Pasalnya, menurut dia operasi militer malah akan menimbulkan sikap antipati dan kekerasan lanjutan sesama warga negara Indonesia maupun terhadap aparat TNI-Polri.

"Pendekatan keamanan dengan operasi militer di Papua telah dilakukan ketika masa Orde Baru tidak menyelesaikan masalah separatisme di Papua," kata Sukamta di Jakarta, Selasa (24/12/2019).

Contohnya, lanjut Sukamta, kasus Biak Berdarah (1998), Wasior Berdarah (2001), Wamena berdarah (2003), dan Paniai (2014) dan terakhir di Wamena 2019 yang menciptakan siklus kekerasan tanpa akhir.

Sukamta menilai masalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak akan selesai jika akar masalah Papua tidak terselesaikan secara tuntas.

"Pemerintah pusat dan daerah harus memenuhi kebutuhan standar seperti kesehatan, pendidikan sampai level menengah atas, kesejahteraan dengan menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen, kemudian komunikasi setara Jakarta-Papua," ujarnya.

Pendekatan kedua adalah deradikalisasi dan deideologi gerakan Papua Merdeka dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah berpengalaman dalam penanggulangan terorisme untuk terjun ke kantong-kantong ideologisasi Gerakan Papua Merdeka.

“Ideologi Papua Merdeka harus diubah menuju nasionalisme NKRI,” tegasnya.

Pendekatan selanjutnya adalah melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, melalui Kemendagri, Kemenpan RB bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua, Polri, Kejaksaan, BPK, dan KPK.

"Sejak tahun 2001 hingga 2019, total dana otsus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp83 triliun dan pada tahun 2020 dialokasikan Rp8,37 triliun, namun perkembangan peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tidak berubah signifikan," tandasnya. (ahm)