JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mendesak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya untuk tak lagi mengurusi bisnis receh seperti perparkiran.

Pasalnya, pengelolaan jasa parkir bukanlah inti bisnis Jakpro dan Sarana Jaya. Oleh karena itu, dia meminta kedua perusahaan pelat merah itu untuk fokus mengelola bisnis sesuai tupoksinya.

"Sebaiknya Jakpro dan Sarana Jaya tak lagi mengurusi bisnis recehan seperti jasa parkir. Mereka harus menyerahkannya kepada perusahaan-perusahaan kecil pengeĺola parkir," katanya di Jakarta, Minggu (29/12/2019).

Anggota Komisi C ini juga mengingatkan, dasar didirikannya Jakpro dan Sarana Jaya bertujuan untuk masuk ke dalam bisnis yang tidak bisa atau mampu dilakukan oleh swasta.

"Kok sekarang perusahaan daerah malah ngurusin uang recehan," tegas Prabowo.

Diketahui, PD Pembangunan Sarana Jaya mempunyai anak perusahaan PT Saranawisesa Properindo yang salah satu bidangnya adalah mengurusi parkir.

Tak jauh beda, Jakpro juga memiliki anak perusahaan bidang perparkiran yang diberi nama PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP).

"Dengan PMD (Penyertaan Modal Daerah) triliunan rupiah, kok mengelola parkir. Ini tidak layak," sebutnya.

Selain itu, beberapa waktu yang lalu Komisi C DPRD DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan rekomendasi agar UPT Perparkiran dibubarkan.

"Komisi C meminta seluruh pengelolaan parkir di Jakarta diserahkan ke pihak swasta dengan sistem lelang murni. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan dari sektor parkir," paparnya lebih jauh.

Sebelumnya, kedua aksi BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan mendapat perhatian dari Asosiasi Pengelola Perparkiran Indonesia (Aspeparindo).

Aspeparindo menyayangkan perusahaan BUMD DKI tersebut yang ikutan berbisnis receh perparkiran, karena banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. (ahm)