Oleh Sahlan_ake pada hari Senin, 20 Jan 2020 - 15:47:44 WIB
Bagikan Berita ini :

PKS: Jokowi Bebani Rakyat dengan Menaikan Harga Gas 3 Kg

tscom_news_photo_1579510064.jpg
Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta kepada Pemerintah untuk tidak melulu membebani rakyat dengan kenaikan harga-harga. Setelah menaikkan iuran BPJS kelas 3 mandiri, lalu menaikkan tarif dasar listrik 900 VA, kini Kementerian ESDM berencana menaikkan harga gas elpiji 3 kg mengikuti harga pasar.

Padahal gas 3 kg sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu agar tetap dapat menikmati gas terjangkau.

“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas 3kg dengan harga terjangkau,” ungkap Jazuli, Senin (20/1/2020).

Anggota DPR Dapil Banten ini memahami dan tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3kg. Ini artinya mereka melanggar hak-hak masyarakat miskin. Mereka perlu diperingatkan bahkan dilarang membeli. Kami yakin ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan distributor dan penjual.

“Ini yang harus diawasi Pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan langsung kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi jika basis data rakyat miskin kita tidak akurat,” kata Jazuli.

Kita mafhum Pemerintah hingga saat ini belum mampu membangun basis data rakyat miskin yang akurat. Sementara kondisi ekonomi masyarakat di lapangan juga tidak bisa secara sederhana kita kategori miskin, banyak masyarakat yang berada pada kondisi rentan miskin yang sejatinya juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan.

Termasuk yang akan terkena dampak memberatkan adalah usaha kecil masyarakat yang mengandalkan gas 3kg seperti tukang baso, somay, gorengan, cilok, dll.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta Presiden menimbang betul pelepasan harga gas 3kg kepada mekanisme pasar yang rencana awalnya akan dilakukan pertengahan tahun 2020.

Fraksi PKS DPR khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masayarakat kita yang tidak mampu. (Al)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...