JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Hal itu ditetapkan di Markas Besar PBB Jenewa pada 8 Januari 2026. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dipegang oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Terpilihnya Indonesia, menurut Presiden JDF Asia Pasifik Dr. Jazuli Juwaini, sebagai capaian penting sekaligus amanah besar di tengah situasi dunia yang semakin mengkhawatirkan akibat konflik, peperangan, agresi militer negara adikuasa, serta praktik penjajahan yang belum berakhir, khususnya di wilayah Palestina.
JDF Asia Pasifik memandang posisi strategis ini sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih determinan dalam membela hak asasi manusia masyarakat terjajah dan tertindas di berbagai belahan dunia. Dewan HAM PBB diharapkan tidak hanya menjadi forum normatif, tetapi mampu menghadirkan langkah-langkah nyata dan efektif dalam penegakan HAM global.
Presiden JDF Asia Pasifik, Dr. Jazuli Juwaini, yang juga merupakan Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal moral, historis, dan diplomatik yang kuat untuk mengemban peran tersebut.
“Indonesia dapat menjadikan posisi Presiden Dewan HAM PBB ini sebagai jendela kesempatan untuk membangun mekanisme penegakan HAM dunia yang lebih efektif, adil, dan berkeadaban. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang berani, berprinsip, dan berpihak pada korban ketidakadilan,” ujar Dr. Jazuli Juwaini.
Menurutnya, terpilihnya Indonesia tidak terlepas dari cara pandang, pendekatan, serta pengalaman bangsa Indonesia dalam menghormati dan memajukan HAM, sikap konsisten terhadap nilai antipenjajahan, serta komitmen kuat pada kemanusiaan dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
JDF Asia Pasifik juga menaruh harapan besar agar di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB semakin membuka ruang kerja sama yang luas dan inklusif dengan berbagai komponen pembela HAM dunia, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, dan jaringan internasional yang berkomitmen pada keadilan global.
“JDF Asia Pasifik memiliki misi yang sejalan dalam isu-isu HAM, pembelaan terhadap rakyat tertindas, dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Kami berharap Dewan HAM PBB di bawah kepemimpinan Indonesia mampu merangkul dan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan moral dunia demi mewujudkan keadilan dan perdamaian yang hakiki,” tambahnya.
JDF Asia Pasifik menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Indonesia dalam menjalankan amanah ini dan berharap kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB dapat menjadi suara bagi mereka yang selama ini dibungkam, diabaikan, dan ditindas oleh ketidakadilan global.
