Oleh Dheti pada hari Jumat, 14 Feb 2020 - 23:26:03 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK: Tak Mudah Tetapkan Zulkifli Hasan Sebagai Tersangka

tscom_news_photo_1581697563.jpg
Zulkifli Hasan Ketum PAN (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengungkapkan saat ini KPK belum bisa memastikan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebagai tersangka terkait kasus suap alih fungsi hutan di Riau yang menjerat eks Gubernur Riau Annas Maamun.

Alex menjelaskan, penetapan seseorang sebagai tersangka tidaklah mudah, karena didalam kasus persidangan memerlukan waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang bersangkutan agar ditanyakan lebih dalam mengenai kasusnya.

“Nggak sesederhana dan semudah itu menetapkan seseorang menjadi tersangka. Orang bisa menyatakan ini bertemu dengan ini, tapi relevansinya apa. Karena dalam banyak kasus persidangan itu ada banyak yg bertemu ini bertemu ini tapi kaitannya dengan apa. Kalau kaitannya dengan proses perizinan, ya memang dia kewenangannya memberikan izin,” jelas Alex, di gedung KPK, Jumat (14/2/2020).

Alex mengatakan, pemanggilan Zulhas ia serahkan kepada penyidik untuk menyelidiki terkait perizinan pada saat Zulhas menjabat sebagai menteri kehutanan.

“Nanti didalami oleh penyidik apakah sejauh mana pengetahuan keterlibatan yang bersangkutan dalam penerbitan izin. Apakah sesuai ketentuan atau tidak. Apakah yang bersangkutan dalam penerbitan itu menerima sesuatu atau tidak itu akan didalami oleh penyidik,” tuturnya.

Ia juga megatakan, KPK sangat menghormati kehadiran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengikuti pemeriksaan.

Diketahui, KPK pada 29 April 2019 telah mengumumkan tiga tersangka terdiri dari perorangan dan korporasi, yakni PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Grouptahun 2014 SRT, dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma SUD.

Nama Zulhas sempat disebut dalam konstruksi perkara tiga tersangka tersebut. Pada 9 Agustus 2014 Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu Annas Maamun.

Dalam surat itu, Menteri Kehutanan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodir melalui pemerintah daerah.

Adapun hubungan antara korporasi dengan dua orang tersangka lainnya, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada mantan Gubernur Riau Annas Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.

Surya diduga juga merupakan "beneficial owner" PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Suheri merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Surya, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini. (Al)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

DPR Minta Bawaslu Tegakan Aturan Pilkada 2020

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 01 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menegakkan aturan dalam kampanye Pilkada Serentak 2020 agar pelaksanaannya di tengah ...
Berita

BPIP dan Seluruh Pejabat Negara Peringati Hari Kesaktian Pancasila

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Yudian Wahyudi menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual pagi ini, Kamis, 1 Oktober 2020. ...