Oleh Sahlan_ake pada hari Selasa, 18 Feb 2020 - 11:41:28 WIB
Bagikan Berita ini :

Yasonna Akui Ada Salah Ketik dalam Draf RUU Omnibus Law

tscom_news_photo_1582000888.jpeg
Yasonna Laoly Menkumham (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku ada salah ketik dalam drafOmnibus LawRancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sudah diserahkan ke DPR. Salah ketik yang dimaksud adalah soal Presiden berwenang mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

"Ya ya (salah ketik). Enggak bisa dong PP melawan undang undang. Peraturan perundang undangan itu," kata Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Menurut Yasonna, yang bisa diubah menggunakan PP dalamOmnibus LawRUU Cipta Kerja adalah Peraturan Daerah (Perda). Dalam artian, Perda tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan PP.

"Kalau bertentangan, kita cabutnya tidak melalui eksekutif review seperti dulu. Kalau dulu Kemendagri membuat eksekutif review kemudian melalui keputusan Mendagri dibatalin, tidak bisa," kata ia.

Walaupun adanya salah ketik, Yasonna mengatakan, tidak perlu ada revisi ulang terhadap RUUOmnibus LawCipta Kerja. Sebab, perbaikan tersebut akan dibahas di DPR. "Nanti di DPR akan diperbaiki. Itu hal teknis," kata Yasonna.

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja Bab XIII Pasal 170 Ayat 1, disebutkan jika dalam rangka percepatan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berdasarkan Undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-undang ini.

Selanjutnya, dalam ayat (2) diperjelas bahwa Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam ayat (3) disebutkan bahwa Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

tag: #menkumham-yasonna-laoly  #dpr  #omnisbulaw  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Berita

Irwan: New Normal Bentuk Kekalahan Pemerintah Lawan Covid-19

Oleh Sahlan Ake
pada hari Friday, 10 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menilai pemerintah telah salah mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19, yang berakibat terus ...
Berita

Tolak RUU HIP, Hari Ini Massa Gerak Jabar Gelar Unjuk Rasa Di Gedung Sate

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ribuan massa ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Komunis (Gerak) Jawa Barat (Jabar) akan melakukan unjuk rasa untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila ...