JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi II DPR Imron Amin mengharapkan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2020 tidak ada lagi calon tunggal atau melawan kotak kosong.

Pasalnya, bila ada calon tunggal dan suara tidak mencapai 50% lebih 1%, maka harus diadakan pemilihan ulang dan akan menambah anggaran pilkada yang tidak kecil.

"Lebih baik, semaksimal mungkin jangan sampai ada lawan kotak kosong," ucap Imron Amin melalui pesan singkatnya, Selasa (18/2/2020).

Pada pelaksanaan ilkada serentak sebelum-sebelumnya, dibeberapa daerah terjadi Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong. Bahkan, ada calon tunggal yang kalah melawan kotak kosong. Pada akhirnya menimbulkan permasalah kepemimpinan di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang (UU) Pemerintahan Daerah, apabila terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah, maka ditunjuk pelaksana tugas (plt) kepala daerah. Kewenangannya pun terbatas. Pada akhirnya jalannya pemerintahan di daerah terganggu.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, sah-sah saja terdapat calon tunggal di Pilkada. Sebab, Mahkamah Kostitusi (MK) sudah memutuskan ketentuan tersebut dalam UU Pilkada tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Ya itu sah sah saja cuma kalau lawan kotak kosong calon tunggalnya kalah, nanti keluar anggaran besar lagi," tegasnya.

Legislator asal Jawa Timur ini juga mengharapkan UU Pilkada yang berlaku saat ini tidak di revisi dalam waktu dekat. Sebab, tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sudah berjalan. Dikhawatirkan apabila dilakukan revisi, dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada.

"Kita harapkan tidak ada revisi lagi dan UU Pilkada saat ini bisa berlaku jangka panjang," pungkasnya.