JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pengamat Ekonomi Salamuddin Daeng menyebut terkait polemik perbedaan avtur yang berbeda-beda, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut.

Sampai saat ini permasalahan harga avtur yang berbeda sudah berlangsung lama dan pemerintah belum juga mengeluarkan solusi konkret terkait permasalahan ini.

"Permasalahan harga avtur yang berbeda di setiap daerah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencari solusi konkret terkait ini," imbuh Salamuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (22/02/2020).

Seperti yang diketahui sampai saat ini belum ada subsidi bahan bakar avtur, Salammudin mengatakan kalau pemerintah harus melakukan terobosan untuk mengeluarkan kebijakan mensubsidi bahan bakar avtur sama dengan solar.

"Pemerintah harus berani untuk memberikan subsidi bahan bakar avtur seperti subsidi solar," katanya.

Ia menambahkan alasan pemerintah perlu memberikan subsidi adalah karena saat ini pesawat terbang menjangkau orang yang lebih luas tidak hanya orang tertentu saja.

"Kini menggunakan transportasi udara bukan hanya orang kaya, namun juga orang miskin. Sehingga harus ada campur tangan pemerintah untuk mengatur harga avtur dan juga tiket pesawat nantinya," tambahnya.

Menurutnya hal ini berdampak pada Pertamina yang dikritik oleh beberapa pihal seperti pengusaha sektor penerbangan, BUMN penerbangan, dan pemerintah itu sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh Rusdi Kirana selaku Bos Lion Air Grup, ia mendesak pertamina untuk segera melakukan relaksasi harga avtur.

Ia menambahkan Pertamina harus mengurangi keuntungannya dengan merealisasikan avtur satu harga karena di jawa dan di timur sana terjadi perbedaan harga avtur.

"Kalau Pertamina tetap mau untung begitu besar, sudahlah kita nggak bisa apa-apa. Di Saumlaki, Melanguane, Wamena, Jayapura buatlah kayak Jawa. Ini beda, terbalik orang timur yang suruh subsidi orang Jawa,” ungkapnya di Jakarta beberapa hari lalu. (AL)