JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae menilai, kualitas teknologi Tsunami Early Warning System (Ina-Tews) tidak boleh dianggap enteng, sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengadaan Ina-Tews harus sesuai aturan.
Diingatkannya, pengadaan alat tsunami early warning sistem (Ina-TEWS) di lembaga yang ditunjuk pemerintah seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus betul-betul sesuai aturan dan mengutamakan kualitas.
Sebab, Ina-TEWS adalah Suatu sistem peringatan dini tsunami yang komprehensif, yang di dalamnya telah diterapkan teknologi baru yang dikenal dengan Decision Support System
“Alat-alatnya harus berkualitas. Untuk itu, Komisi V menghimhau kepada BMKG melalui pemerintah. Bahkan, kita minta kepada bapak Presiden Jokowi agar betul-betul alat-alatnya agar up to date semua,” ujar Ridwan.
Dia menambahkan, pengadaan Ina-Tews di BMKG sangat penting karena alat tersebut memiliki peranan penting dalam mitigasi bencana Tsunami. Salah satu komponen penting dalam Ina-Tews khususnya Central Hub. Central Hub merupakan salah satu rangkaian dari sistem teknologi untuk mengetahui magnitudo gempa bumi yang berkaitan dengan Tsunami. "BMKG jangan melanggar aturan," ingatnya.
Dia bilang, kehadiran Ina-Tews sangat membantu masyarakat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar meminimalisir dampak yang tidak diinginkan.
“BMKG dan Komisi V sudah bekerja maksimal untuk mengambil langkah-langkah sehingga bisa meminimalisir terjadinya gempa dan tsunami. Paling tidak bisa mendeteksi lebih awal.”
Pengamat sekaligus Koordinator Nasional Masyarakat Anti Monopoli (MAM) Khairul meminta agar pengadaan alat Ina-Tews sesuai dengan aturan dan proses yang berlaku. Diingatkannya, pengadaan Ina-Tews apabila tidak sesuai spesifikasi bisa berakibat fatal karena memungkinkan teknologi tidak dapat membaca potensi tsunami yang diakibatkan magnitudo gempa bumi secara akurat.
"Selain itu juga praktik monopoli dapat menutup mata untuk melihat apakah masih ada teknologi yang lebih baik, canggih dan efisien," ingatnya.
"Lagi-lagi, jika praktik monopoli ini benar terjadi adanya pada pengadaan Tsunami Early Warning System di BMKG, maka masyarakatlah yang paling dirugikan karena akan terdapat multiplier effect yang menyangkut nasibnya, dan saya berharap di masa depan, tidak ada lagi terdengar korban yang terdampak dari kejadian Tsunami seperti di Banten, Lampung, dan Palu," pungkasnya. (Al)
