Oleh Alfin Pulungan pada hari Jumat, 20 Mar 2020 - 21:14:11 WIB
Bagikan Berita ini :

Simpang Siur Soal TKA China, Nasir Jamil Minta Pimpinan DPR Panggil Luhut Panjaitan

tscom_news_photo_1584713651.jpeg
M Nasir Djamil (Sumber foto : istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil memintapimpinan DPR RI memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait pernyataannya mengenai tenaga kerja asing (TKA) asal Cina. Pemanggilan itu bertujuan untuk meminta keterangan Luhut yang menyebut 49 TKA asal Cina yang mendarat di Kendari, enam hari lalu, adalah legal.

Padahal, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa TKA tersebut tidak memiliki ijin kerja dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemnaker alias ilegal.

"Pernyataan Luhut itu membuat masyarakat bingung dan gaduh antara anggota kabinet," kata Nasir dalam keterangan tertulis yang diterima TeropongSenayan, Jumat (20/3/2020).

Menurut Nasir, kesimpangsiuran ihwal TKA Cina ini seharusnya tidak terjadi jika pihak yang terlibat dalam kasus ini memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona. Sebelumnya, pemerintah juga sudah menekankan untuk menahan sementara keberangkatan dan kedatangan penduduk asing dari negara Cina.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini lantas geram dengan sikap Luhut yang terkesan acuh tak acuh ditengah kondisi yang belum stabil akibat corona. Dia mendesak Luhut untuk segera mengklarifikasi pernyataannya yang kadung membuat publik bingung.

"Sikap Luhut sangat aneh. Sebab, sekaliber dia masih mau pasang badan untuk melawan pihak-pihak, termasuk anggota dan dan kebijakan Presiden soal ancaman virus corona dari TKA asal Cinadan negara lainnya yang termuat dalam Kepres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," tegasnya.

"Sikap tersebut menimbulkan pertanyaan, ada apa? Padahal, Kemenaker menyebutkan bahwa kedatangan TKA asal Cianitu ilegal," sambung Nasir mempertanyakan.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Aceh I ini meminta Presiden Jokowi untuk memperbaiki koordinasi antar kabinetnya. Sebab, situasi negara yang sedang tegang akibat pandemi corona ini menjadi bertambah gaduh karena pernyataan Luhut tersebut.

"Siapa yang patut kita percaya? Seharusnya, semua anggota kabinet harus memiliki sensitifitas dan cara pikir yang sama bahwa virus corona telah mengancam Indonesia. Untuk itu saya meminta Presiden segera menertibkan semua anggota kabinetnya agar lebih banyak bekerja ketimbang bicara," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra, mempertanyakan kebenaran informasi penyelenggara negara soal kedatangan tenaga kerja asing (TKA) Ciina di Kendari, enam hari lalu. Pasalnya, keterangan dari otoritas negara tidak ada yang selaras, semua pihak mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan.

"Pernyataan dari para penyelenggara negara ini tidak sama, terkesan saling bantah. Antara lain, terlihat keterangan pihak imigrasi bandara mengatakan dokumen lengkap dengan visa kunjungan sebagai TKA baru, sehingga menerima para TKA," ujar Azmi.

tag: #dpr  #tka  #luhut-binsar-pandjaitan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

Ini Fakta Penularan Virus Corona di Jatim yang Bikin Jokowi Prihatin

Oleh Rihad
pada hari Thursday, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Penularan Covid 19 di Jawa Timur memprihatinkan. Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan penanganan wabah COVID-19 di Jawa ...
Berita

Gorontalo Segera Terapkan Kehidupan New Normal, Begini Gambarannya.

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Empat provinsi yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), termasuk Gorontalo siap memasuki era baru. Penerapan New Normal menghadapi Coronavirus Disease 2019 ...