Oleh Sahlan_ake pada hari Jumat, 03 Apr 2020 - 11:10:09 WIB
Bagikan Berita ini :

Mendesak, DPR Dorong Menkes Segera Buat Juklak dan Juknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

tscom_news_photo_1585887009.jpg
TB Hasanuddin politikus PDIP (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Indonesia.

Kebijakan PSBB ini tidak dikaitkan dengan Darurat Sipil yang sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat.

"Dengan telah dikeluarkannya PP no 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PP no 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tanpa di dikaitkan dengan Darurat Sipil, saya meilhat keputusan Presiden Jokowi sudah sangat tepat," kata politisi PDI Perjuangan ini melalui sambungan telepon, Jumat (3/4/2020).

Hasanuddin menambahkan, merujuk UU no 6/2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 10 dan pasal 60 serta sesuai dengan pasal 96 ayat 2, maka Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan UU ini kepada DPR paling lambat 3 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

"Saran saya, kini saatnya Menkes segera membuat Juklak/Juknis dari kedua PP tersebut untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya di lapangan/di daerah," kata ia.

Ia mengungkapkan sesuai dengan pasal 49 ayat 2: "Pembatasan Sosial Berskala Besar harus berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis , besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Hasanuddin menegaskan juklak/juknis ini sangat diperlukan sebagai pedoman serta alat koordinasi dan model operasional para pemegang otoritas di lapangan dalam rangka mempercepat penanggulangan wabah virus corona di seluruh wilayah NKRI .

"Insha Allah dengan kerja sama yang baik kita akan segera bebas dari wabah ini," tandasnya.

tag: #corona  #pdip  #menkes  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

Teryata Ini Alasan Pencabutan Asilimilasi Habib Bahar bin Smith, Bukan Melanggar PSBB

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 25 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Para ulama dari beberapa organisasi masyarakat berbasis Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), GNPF, PA 212 hingga MUI DKI mengecam pencambutan asimilasi yang ...
Berita

Mengenaskan, Akibat Melarang Shalat Ied di Lapangan, Kepala Desa Dikeroyok Massa

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sungguh mengenaskan, di saat hari yang Fitri, sebagian warga lupa diri dan gagal mengendalikan emosi. Lihat saja, sebagian warga memukuli kepala desa di Buol, Sulteng ...