JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Saat rakyat tengah berjuang melawan wabah Covid-19, kabar kurang mengenakan bagi rakyat datang dari gedung wakil rakyat di Senayan.

Betapa tidak, saat rakyat tengah was-was akan nasib dan kehidupan ekonomi yang serba tidak pasti karena wabah Corona, beredar sepucuk surat berlogo DPR RI yang menyatakan soal rencana pemberian fasilitas uang muka kendaraan bagi anggota DPR yang dilantik per 1 Oktober lalu.

Adapun dasar hukum pemberian fasilitas tersebut yang tertera dalam sepucuk surat itu yaitu Peraturan Presiden RI (Perpres) nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan Pasal (2) Ayat (2) disebutkan bahwa "Fasilitas Uang Muka Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) diberikan per periode masa jabatan dan diterima setelah enam (6) bulan sejak dilantik"

Saat dikonfirmasi keabsahan surat tersebut ke beberapa anggota DPR RI periode 2019-2024, sejumlah anggota DPR ada yang menjawab dan sebagian lainnya memilih bungkam.

Anggota komisi VIII DPR RI dari fraksi partai Gerindra Abdul Wachid saat dikonfirmasi perihal surat tersebut secara transparan menjawabnya.

"Sampai malam ini tidak ada kabar masalah uang muka mobil baik dari teman-teman Fraksi maupun teman-teman komisi.
Kalau ada uang muka berarti nanti ada uang lagi untuk pelunasan," kata Wachid yang kini menjabat sebagai Anggota Komisi VIII DPR saat dikonfirmasi Teropongsenayan via jejaring aplikasi WhatsApp, Rabu (08/04/2020).

Berbeda dengan Wachid, dua anggota DPR RI lainnya yaitu Novita Wijayanti yang menjabat sebagai anggota komisi V dari Fraksi Gerindra dan BURT DPR dan Darmadi Durianto sebagai anggota komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P keduanya memilih bungkam saat ditanya perihal kebenaran surat tersebut.

Hingga berita ini diturunkan keduanya belum memberikan jawaban atas kebenaran surat tersebut.