Berita
Oleh Rihad Wiranto pada hari Thursday, 09 Apr 2020 - 16:32:00 WIB
Bagikan Berita ini :

ASN Resmi Dilarang Mudik, Tapi THR Sudah Siap Kok

tscom_news_photo_1586423589.jpeg
ASN (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Presiden Joko Widodo melarang aparatur sipil negara, personel TNI-Polri, serta pegawai BUMN untuk mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau tahun 2020. Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalisasi pergerakan orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek yang menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia ke daerah.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers melalui sambungan konferensi video, Kamis (9/4/2020). "Hari ini sudah kami putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN, dilarang mudik," ujar Jokowi.

Soal larangan terhadap masyarakat umum untuk mudik, Presiden masih pikir-pikir. Jokowi hanya menyatakan kemungkinan larangan mudik bagi masyarakat tetap ada. Hal itu akan diputuskan setelah melihat pelaksanaan mudik oleh masyarakat. "Kemudian untuk masyarakat kita akan melihat lebih detail di lapangan akan mengevaluasi dari hal yang ada di lapangan untuk itu," ujar Jokowi.

"Tapi sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Dan tadi sudah saya sampaikan penyaluran bantuan sosial di Jabodetabek untuk warga agar warga mengurungkan niat untuk mudik," kata dia.

Sanksi ASN Yang Nekad Pulang Kampung

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan akan memberi sanksi bagi aparatur sipil negara ( ASN) yang nekat mudik di tengah pandemi virus corona. Tjahjo mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang disiplin PNS, sanksi dapat diberikan berdasar pada kategori pelanggaran, yakni ringan, sedang, dan berat.

"Nekat mudik menurut hemat kami masuk kategori sedang," kata Tjahjo kepada wartawan, Kamis (9/4/2020). Sanksi untuk pelanggaran disiplin sedang yaitu, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

Jika PNS atau ASN yang nekat mudik itu terbukti positif Covid-19, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain. Sanksi berat yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Dana THR Siap Turun

Meski dilarang mudik, ASN akan tetap mendapat Tunjangan Hari Raya (THR). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI-Polri sudah disediakan. "Perhitungan ASN, TNI-Polri, kelompok pelaksana golongan I, II, III ASN TNI-Polri, THR sudah disediakan," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi Selasa, 7 April 2020.

Sebelumnya, Jokowi sempat meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengkaji ulang pembayaran THR dan gaji-13 bagi PNS. Informasi ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR. “Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran, apakah perlu untuk dipertimbangkan lagi, mengingat beban belanja negara yang naik,” kata Sri Mulyani.


tag: #mudik  #corona  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Teryata Ini Alasan Pencabutan Asilimilasi Habib Bahar bin Smith, Bukan Melanggar PSBB

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 25 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Para ulama dari beberapa organisasi masyarakat berbasis Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), GNPF, PA 212 hingga MUI DKI mengecam pencambutan asimilasi yang ...
Berita

Mengenaskan, Akibat Melarang Shalat Ied di Lapangan, Kepala Desa Dikeroyok Massa

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sungguh mengenaskan, di saat hari yang Fitri, sebagian warga lupa diri dan gagal mengendalikan emosi. Lihat saja, sebagian warga memukuli kepala desa di Buol, Sulteng ...