JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami adanya dugaan korupsidalam penetapan delapan platform digital dalam programkartu prakerja.

Hal ini setelah adanya permintaan
Anggota Komisi IIIDPRRI Arteria Dahlan yang memintaKPK untukmengusut adanya dugaantindak korupsi dalam
penetapan delapan platform digital tersebut yang dilakukan tanpa tender. Terlebih salah satu perusahaan digital yang digandeng dimiliki mantanstaf khusus presiden.

"Apakah betul ada suatu persitiwa? Kalau betul ada suatu peristiwa, kita akan telaah apakah ini persitiwa pidana, kalau iya dapat ditemukan bukti permulaan cukup, sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (29/4/2020).

Menurut Firli, setiap informasi yang diterima akan didalami, termasuk dugaankorupsidalam proses pengangkatan delapan plarform digital di programkartu prakerja.

Sebelumnya dalam rapat dengan KPK politikus PDIP itu mencurigai adanya unsur korupsi dalam penetapan delapan plarfrom dalam kartu pra kerja.

"Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaiman strategi pengawasannya?" ujar Arteria.

Menurut Arteria, patut dicurigai penetapan delapan platform digital tersebut dilakukan tanpa tender. Terlebih salah satu perusahaan digital yang digandeng dimiliki mantanstaf khusus presiden.

"Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura," ujar Arteria.