Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 28 Mei 2015 - 10:48:25 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Kemungkinan Bacakan Revisi UU Pilkada di Rapat Paripurna

34Tscom-agushermanto-hilman-28515.jpg
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (Sumber foto : teropongsenayan.com)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Hari ini, Kamis (28/5/2015), DPR menggelar rapat paripurna bersama Menkeu Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan Menteri PPN Andrinof Chaniago. Rapat Paripurna ini terkait tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun anggaran 2016.

Berdasarkan pantauan TeropongSenayan rapat kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Hanya saja rapat yang direncanakan pada pukul 10.00 WIB ini tampak molor.

"Acaranya ada acara tunggal, hanya tanggapan pemerintah atas tanggapan Fraksi," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Namun, Agus mengungkapkan bisa jadi masalah revisi UU Pilkada ini bakal dibacakan pada rapat paripurna kali ini. Untuk itu ia mengharapkan semua pihak rasional dalam mengajukan interupsi.

"Bisa jadi, tapi kita lihat nanti," tukasnya.(al)

tag: #revisi UU Pilkada  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...