Oleh Tommy pada hari Minggu, 10 Mei 2020 - 18:18:01 WIB
Bagikan Berita ini :

KSPI : Keterlambatan Bayar THR Perlu Dikenai Denda

tscom_news_photo_1589109481.jpg
buruh pabrik (Sumber foto : istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pengusaha yang terlambat membayarkan THR kepada buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar.

Namun demikian pengenaan denda, tidak berarti menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR kepada buruh. Ketentuan tersebut dijelaskan Said Iqbal didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengupahan.

Dalam peraturan pemerintah diatur, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Said Iqbal menilai bahwa surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengenai THR menyalahi ketentuan PP No 78 Tahun 2015.

"Aturannya sudah sangat jelas. Tidak boleh ditunda atau dicicil. Terlebih lagi tidak dibayarkan 100%," tegas Said Iqbal dalam keterangan pers, Minggu (10/5).

Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan, surat edaran semacam pengumuman, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Dengan kata lain surat edaran Menaker tersebut batal demi hukum dan harus diabaikan, karena memperbolehkan THR dicicil.

Minggu depan KSPI berencana mengajukan gugatan KSPI terhadap surat edaran Menaker ke PTUN Jakarta. Tak hanya itu, KSPI juga menyerukan kepada kaum buruh untuk meminta agar perusahaan membayar THR secara penuh. Tidak ditunda atau dicicil."Prinsipnya hak harus diberikan. Tidak boleh diotak-atik," tegas Said Iqbal.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Tuntutan JPU soal Kendalikan 13 MI Tidak Terbukti Selama Persidangan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 22 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Heru Hidayat Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk menegaskan bahwa dirinya tidak mengendalikan dan mengatur 13 Manajer Investasi (MI) sebagaimana dituduhkan kepadanya ...
Berita

Dituntut Terima Rp10 Triliun dari Jiwasraya, Heru Hidayat: Harta Saya Tidak Sampai Rp10 Triliun

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat menegaskan hingga saat ini tidak memiliki harta kekayaan mencapai Rp10 triliun. Oleh karena itu, dia membantah ...