JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menduga keberadaan anak-cucu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang dibuat untuk mencari keuntungan pribadi.
Hal tersebut disampaikan Herman Khaeron
menanggapi kegelisahan dan keheranan Presiden Prabowo Subianto terkait aturan yang menyatakan BUMN boleh diaudit negara namun anak-cucu perusahaan tak boleh diaudit. Ia lantas mempertanyakan aturan tersebut.
"Kan kami membahas seutuhnya ya, seluruh BUMN kami bahas. Bahkan sekarang dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) kami justru punya keleluasaan untuk membahas sampai anak dan cucu perusahaan," kata Herman Khaeron dalam acara di salah satu televisi swasta nasional, Kamis, 12 Maret 2026.
"Dan kami mengira, ini menduga, kami menduga, bahwa memang untuk terjadi fraud itu, mereka sengaja membangun anak cucu perusahaan ini sebagai bagian money-making untuk kepentingan pribadi," tambah dia.
Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya roadmap baru yang disiapkan oleh BPI Danantara dengan menggabungkan anak- cucu perusahaan pelat merah tersebut bisa menjadi awal untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Contohnya, yang sudah digabungkan, adalah Pertamina Patra Niaga hilang dan Pertamina Shipping Internasional, menjadi Patra Niaga.
"Saya kira ini sebuah transformasi yang memungkinkan bahwa sistem pengawasan keterikatan antara BUMN dengan negara ini semakin kuat gitu. Sehingga tidak terlepas dari audit negara," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, tentang Presiden Prabowo Subianto yang terkejut setelah mengetahui bahwa perusahaan migas nasional PT Pertamina (Persero) memiliki ratusan entitas anak usaha.
Temuan tersebut menjadi salah satu sorotan Presiden terkait kompleksitas tata kelola perusahaan negara yang dinilai perlu dibenahi melalui konsolidasi manajemen.
"Pada awalnya perusahaan negara didirikan dengan tujuan mulia untuk memenuhi kebutuhan strategis bangsa yang pada masa awal kemerdekaan belum memiliki basis industri yang memadai. Pemerintah saat itu mendirikan berbagai perusahaan negara untuk mengisi kekosongan sektor industri penting," kata Presiden dalam acara tasyakuran HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
