Berita
Oleh Alfin Pulungan pada hari Sunday, 17 Mei 2020 - 10:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

PP 17/2020 Beri Kuasa Presiden Merombak Jabatan ASN, Teddy: Kekuasaan Cenderung Korup

tscom_news_photo_1589676212.jpg
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Teddy Setiadi (Sumber foto : Dok. Teddy Setiadi)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam regulasi tersebut, Jokowi memiliki kewenangan penuh sebagai presiden untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi aparatur negara (Komisi II) DPR, Teddy Setiadi mengungkapkan, dalamPP yang lama, yakni PP 11/2017, sebenarnya telah mengatur pemberhentian PNS dengan beberapa ketentuan, diantaranya pemberhentian atas permintaan sendiri, karena mencapai batas usia pensiun, dan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.

Namun, ia tidak mengira Presiden Jokowi mengubah ketentuan itu dengan mengandalkan perannya sebagai Presiden untuk merombak jabatan struktural ASN. Ketentuan yang sentralistik ini layaknya sebuah kerajaan di mana pangkat seorang pejabat di lingkungan pemerintahan hanya dapat dikendalikan oleh penguasa.


TEROPONG JUGA:

>Transportasi Diizinkan Beroperasi, Teddy: Potensi Penyebaran Virus Kian Terbuka


"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS," kata Teddy mengutip Pasal 3 Ayat 1 PP 17/2020 tersebut.

Terdapat dua aturan krusial yang menjadikan Presiden memiliki hak berwenang untuk menentukan, mengangkat, dan mencopot aparatur sipil negara (ASN).

1. Pasal 3: Jokowi dapat mendelegasikan kewenangan

Dalam ayat (2) pasal ini memang disebutkan Presiden dapat mendelegasikan kewenangan di atas pada menteri, pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan nonstruktural, gubernur hingga bupati/wali kota di tingkat kabupaten kota.

Namun diakhir ayat pasal ini, yakni ayat (7), terdapat ketentuan yang begitu mencolok. Pasal baru itu berbunyi:

"Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal:

a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK (penilaian prestasi kerja); atau

b. Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan."

2. Pasal 106: Berhak menentukan JPT dari kalangan PNS atau Non PNS

Jokowi juga mengubah persyaratan jabatan pimpinan tinggi (JPT) di Pasal 106. Di PP lama, dijelaskan bahwa JPT utama dan JPT madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan presiden, tak bisa diisi oleh kalangan non-PNS.

Di PP baru, ayat serupa juga ada. Namun terdapat tambahan ayat di bawahnya, yang menyebutkan bahwa ketentuan di pasal tersebut, dapat dikecualikan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Presiden. Namun persetujuan dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan.

Atas beberapa perubahan yang terjadi, menurut Teddy, keadaan itu sangat menitikberatkan peran kuasa Presiden terhadap pejabat ASN di pemerintahan. Sebab, Presiden memiliki kuasa penuh atas pengangkatan, mutasi, hingga pemberhentian PNS.

"Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely(kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak)," ujar Teddy.

tag: #jokowi  #asn  #teddy-setiadi  #komisi-ii  #pks  
Bagikan Berita ini :
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Bareskrim “Tolak” Pelapor Kerumunan Jokowi

Oleh Ariful Hakim
pada hari Kamis, 25 Feb 2021
JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-- Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri tidak menerima alias menolak laporan kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo ...
Berita

Dianggap Tak Adil, Anggota DPR Ini Dorong Pemerintah Atur Keberadaan Raksasa-raksasa Digital Dunia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta Pemerintah bersikap tegas terhadap keberadaan raksasa-raksasa digital dunia atau Over The Top (OTT) yang beroperasi di ...