JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Saat ini usulan agar Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet mulai ramai diperbincangkan.

Pada awalnya, usulan untuk reshuffle kabinet datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), akan tetapi publik mulai ikut mengomentari wacana ini.

Salah satunya datang dari pengamat politik Gde Siriana Yusuf yang mengatakan kalau wacana reshufle yang digaungkan parpol hanyalah bentuk ketidakpuasan sepihak terhadap pemerintah.

"Saya melihat ada ketidak puasan PSI pada pemerintahan Jokowi, jadi wajar saja menghendaki ada reshuffle kabinet," ujar Gde Siriana Yusuf melalui keterangannya, (27/05/2020).

Gde menuturkan ada perbedaan usulan PSI dengan apa yang dikehendaki masyarakat, menurutnya masyarakat tidak puas dengan kinerja kabinet Jokowi.

Termasuk dalam penanganan pemerintah dalam meredam wabah virus corona baru atau Covid-19.

Dia mengutip Survei Indo Barometer dan Puslitbangdiklat RRI, yang mencatat sebanyak 53,8 persen publik tidak puas dengan penanganan pandemi corona yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin.

"Artinya, hanya 45,9 persen responden yang menyatakan puas," tutur Gde Siriana Yusuf.

Board Member of Bandung Innitiaves Network tersebut melihat adanya ketidakbecusan yang bukan hanya dari pejabat yang duduk di kabinet Indonesia Maju, tapi juga dari yang memimpinnya.

"Ada yang enggak becus kerja atau salah omong. Masyarkat menilai pejabatnya yang enggak beres. Tapi kalau sudah berkali-kali terjadi dan dibiarkan ya artinya presidennya yang enggak mampu memimpin kabinet," ucapnya.

"Maka jika masyarakat boleh memilih ya lebih baik ganti pemerintahan. Reshuffle tak akan hasilkan improvement. Karena masalahnya pemerintahan tanpa leadership Presiden. Nasib bangsa dan negara jangan dipertaruhkan," pungkasnya.