JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemerintah berupaya menyelamatkan ekonomi di tengah dampak korona dengan mewacanakan penerapan hidup normal baru alias New Normal. Nantinya, daerah-daerah yang sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diizinkan membuka kembali sejumlah sektor usahanya guna menggenjot kembali roda ekonominya.

Salah satu syarat yang ditekankan dalam hal ini adalah izin bekerja bagi masyarakat berusia 45 tahun ke bawah.

Namun, cara ini dinilai tidak efektif memulihkan kembali ekonomi karena masih adanya hambatan. Anggota komisi keuangan (Komisi XI) DPR, Anis Byarwati mengatakan, meski nantinya metode New Normal diberlakukan secara efektif pun, daya angkat industri terhadap perekonomian tidak akan sama dan tidak akan sekuat ketika sebelum pandemi korona terjadi.

Sebab, aktivitas di era New Normal akan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, di mana physical distancing tetap dilakukan. Hal ini yang menurut Anis menjadi hambatan untuk dapat beraktivitas secara maksimal guna memulihkan kembali ekonomi.

“Faktor ini akan mempengaruhi struktur pekerja di perusahaan-perusahaan,” kata dia dalam keterangannya, Rabu 27 Mei 2020.

TEROPONG JUGA:

> Indonesia, Negara yang Menerapkan New Normal di Saat Korona Masih Mengganas

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah harus benar-benar melakukan kajian yang matang soal skenario dan dampak New Normal kepada kesehatan masyarakat dan perekonomian. Ia juga mengingatkan jangan sampai tujuan new normal malah seperti jauh panggang dari api.

“Jangan sampai pemberlakuan kebijakan new normal membuat jumlah kasus justru makin bertambah dan membuat pemulihan ekonomi menjadi makin lama untuk Indonesia,” tegasnya.

Lebih Lambat

Mengenai efektivitas New Normal terhadap pemulihan ekonomi ini, pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan penerapan new normal akan menyebabkan pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat. Hal itu dikarenakan masyarakat masih was-was jika ingin ke pusat perbelanjaan atau mal di saat kurva positif virus masih meningkat.

Menurutnya, konsumen lebih mengkhawatirkan keselamatan dan biaya kesehatan dirinya. Situasi ini membuat omzet dari penjual juga tidak maksimal.

"Berbeda dengan new normal di Vietnam misalnya, ketika jumlah kematian nol dan kurva positif menurun maka new normal diberlakukan. Jadi indikatornya lebih jelas," kata Bhima kepada wartawan, Rabu (27/5/).

Tidak hanya itu, Bhima mengungkapkan dampak New Normal di Indonesia yang terburu-buru akan membuat ketimpangan semakin lebar. Pasalnya, protokol kesehatan hanya mudah diterapkan di sektor usaha yang sedang dan besar, tapi tidak bagi sektor usaha menengah ke bawah seperti UMKM.

"Sementara pelaku UMKM harus menghadapi kenaikan biaya untuk pembelian APD, hand sanitizer dsb. Tanpa bantuan pemerintah, new normal akan jadi beban UMKM," ujarnya.

Menurut Bhima, hanya 13 persen UMKM yang memanfaatkan internet untuk transaksi jual beli. Sisanya masih kesulitan beradaptasi di era New Normal. "Hal itu dikarenakan internet merupakan motor utama ekonomi new normal," katanya.