JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kritik terhadap pemerintah di era pandemi korona adalah sikap terburu-buru menetapkan status new normal di saat kurva penyebaran virus korona masih berlangsung. Gelagat Presiden Joko Widodo yang hendak membuka sejumlah sentra perekonomian di Jakarta kemarin mendapat perhatian khusus dari sejumlah kalangan.
Tak terkecuali anggota DPR yang membidangi urusan kesehatan, Netty Prasetiyani. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini masygul terhadap rencana itu New Normal itu. Apalagi menyusul kabar akan ada sejumlah mal di Jakarta yang akan dibuka pada Juni mendatang.
Adapun skema New Normal ini akan melakukan lima tahapan dalam kebijakan kenormalan baru, yakni mulai dari dibukanya sektor bisnis dan industri, pasar dan mal, sekolah dan tempat kebudayaan, restoran dan tempat ibadah, hingga beroperasinya seluruh kegiatan ekonomi secara normal.
Menurut Netty, pemerintah tak perlu mengebut kelima tahapan itu. Pasalnya, membuka kembali aktivitas rutin ekonomi di tengah wabah yang belum menunjukkan tanda usai sama saja melonggarkan pembatasan sosial yang sudah disepakati. Sementara melonggarkan pembatasan sosial berarti membuka kembali keran penyebaran virus.
"New normal ini harus ditolak karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan, kasus covid-19 di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Data per Selasa 26 Mei 2020 saja ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia," kata Netty dalam keterangannya kepada TeropongSenayan, Rabu 27 Maret 2020.
Salah satu pertimbangan pemerintah ingin menerapkan new normal adalah masalah ekonomi yang kian surut karena tak ada aktivitas bekerja. Ditambah, organisasi kesehatan dunia (WHO) menyampaikan terkait kebijakan ini dikala sebuah negara sudah mampu mengatasi dan menyelesaikan penyebaran virus.
Namun, hingga kini angka pertambahan kasus Covid-19 di Indonesia masih cenderung fluktuatif dan belum terjamin akan selesai. Meski angka kesembuhan naik, namun hal itu masih tetap dibarengi pertambahan jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona.
Per hari ini, Rabu (27/5), pasien positif bertambah sebanyak 686 kasus. Dengan demikian, total kasus Covid-19 telah mencapai 23.851 kasus. "Kita masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan New Normal?" ujarnya.
TEROPONG JUGA:
> Irwan: New Normal Bentuk Kekalahan Perang Pemerintah Lawan Covid-19
> ProDEM Sindir Keras Rencana Pemerintah Menerapkan "New Normal"
Bagi Netty, pencegahan dan penyebaran virus di Indonesia belum dapat dikatakan maksimal karena tarik ulur antara peraturan pembatasan dengan wacana pelonggaran pembatasan sosial.
"Apalagi penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini terlihat tidak maksimal dan berantakan, yang membuat rakyat bingung dengan cara pemerintah mengelola pemerintahan" katanya.
"Seperti misalnya kemampuan tes Corona kita yang rendah, kita juga belum melewati titik puncak pandemi Covid-19, tapi pemerintah mau melakukan New Normal kan ini tidak masuk akal, yang ada justru akan memicu gelombang kedua COVID-19 alias membuat kasus positif virus Corona melonjak" imbuhnya.
Dampak Lebih Panjang
Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, menyayangkan pemerintah yang terburu-buru memulihkan aktivitas ekonomi di saat angka penularan masih tinggi.
Pemerintah, kata dia, seharusnya menaati panduan WHO yang menyatakan pelonggaran pembatasan harus memperhatikan angka deteksi virus per populasi. “Kalau terburu-buru, justru dampak ekonominya akan lebih panjang,”
