Oleh Tommy pada hari Minggu, 31 Mei 2020 - 18:06:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemberlakuan Pembatasan Penerbangan Diperpanjang Hingga 7 Juni

tscom_news_photo_1590923214.jpg
penumpang pesawat (Sumber foto : BBC)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-PT Angkasa Pura II (Persero) memperpanjang pemberlakuan pembatasan penerbangan di bandara hingga 7 Juni 2020, dari sebelumnya hingga 1 Juni 2020.

Hal ini sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 05/2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 7 Juni 2020.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub menindaklanjuti dengan Surat Edaran No. 37/2020 yang memperpanjang pemberlakuan hingga 7 Juni 2020 untuk SE No. 32/2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Udara untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Pembatasan penerbangan masih diberlakukan di bandara PT Angkasa Pura II hingga 7 Juni 2020, dalam artian penumpang pesawat domestik harus memenuhi sejumlah persyaratan dan melengkapi berbagai dokumen,” ujar President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dalam siaran pers, Minggu (31/5).

Menyusul hal ini Angkasa Pura II menginformasikan bahwa selama masa pembatasan penerbangan, orang yang boleh melakukan perjalanan dengan pesawat adalah mereka yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta, yang meyelenggarakan: Pelayanan percepatan penanganan Covid-19; pertahanan, keamanan dan ketertiban umum; kesehatan; kebutuhan dasar; pendukung layanan dasar; dan pelayanan fungsi ekonomi penting.

Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluar inti tengah sakit keras atau meninggal dunia, juga diperbolehkan melakukan perjalanan.

Selain itu, Pekerja Migran Indonesia yang akan kembali ke daerah asal diperbolehkan melakukan perjalanan rute domestik dengan memenuhi terlebih dahulu persyaratan.

Terkait dengan pengecualian ini maka PT Angkasa Pura II besertastakeholderlain akan melakukan pengecekan dokumen yang diperlukan sesuai tercantum di dalam SE 05/2020, seperti:


1. Surat tugas bagi ASN dan TNI/Polri yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2
2. Surat tugas bagi pegawai BUMN/BUMD/UPT/Satker/organisasi non-pemerintah/lembaga usaha, yang ditandatangani oleh direksi/kepala kantor
3. Menunjukan surat keterangan uji tesReverse TranscriptionPolymerase Chain Reaction(RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan ujiRapid-Testdengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan
4. Surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) dari dokter RS/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCRTest/Rapid Test
5. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui lurah/kepada desa setempat
6. Menunjukkan KTP atau tanda pengenal lain yang sah
7. Melaporkan rencana perjalanan

Sementara itu, surat keterangan rujukan rumah sakit juga harus dilengkapi bagi pasien atau orang yang anggota keluarga inti sakit keras. Bagi orang yang ingin melakukan perjalanan karena anggota keluarga inti meninggal dunia, diminta melengkapi surat keterangan kematian.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Berita

Mantap Bergabung di Partai Demokrat, Rahmad Darmawan Optimis Melihat Sosok Ketum AHY

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 14 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan pelatih sepak bola Tim Nasional Indonesia Rahmad Darmawan resmi menjadi kader Partai Demokrat. Ia mempuyai alasan tersendiri bergabung dengan partai yang diketua ...
Berita

Fadel Usul KTA untuk UMKM dengan Bunga 1%

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengusulkan pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk UMKM dengan bunga 1% sebagai stimulus ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk itu ...