Oleh Givary Apriman pada hari Rabu, 10 Jun 2020 - 14:29:49 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR : Perumusan RAPBN 2021 Harus Dilakukan Dengan Cermat

tscom_news_photo_1591773509.JPG
Puteri Komarudin (Sumber foto : Narasumber)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah telah menyampaikan pengantar dan keterangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR (12/05/2020).

Dokumen tersebut merupakan gambaran awal sekaligus arah skenario kebijakan ekonomi dan fiskal yang menjadi bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta RUU APBN Tahun 2021.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai dalam penyusunan APBN 2021 perlu dipahami sebagai instrumen penting untuk menjawab tantangan dan dinamika pemulihan dampak pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi kesinambungan fiskal beberapa tahun ke depan.

“Peningkatan defisit anggaran serta pelebaran persentase utang negara terhadap beban anggaran akibat pandemi akan memberi dampak terhadap keuangan negara hingga beberapa tahun ke depan," ujat Puteri melalui pesan singkatnya, Rabu (10/06/2020).

"Karenanya, perumusan APBN 2021 yang berdasar pada dinamika anggaran negara tahun 2020 sangatlah krusial bagi kesinambungan kebijakan fiskal Indonesia,” sambungnya.

Untuk itu, Wakil Sekretaris Fraksi Partai
Golkar Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut meminta agar pemerintah melakukan penghitungan asumsi makro APBN 2021 secara tepat agar memperkecil deviasi antara asumsi makro dengan realisasinya.

"Di tengah kondisi seperti ini, indikator asumsi makro diperkirakan bergerak dinamis," tandasnya.

Maka dari itu, Puteri mengatakan perumusan untuk APBN 2021 perlu dilakukan dengan cermat, detail, dan antisipatif sesuai perkembangan serta evaluasi kondisi ekonomi global dan domestik terkini.

"Hal ini perlu dilakukan untuk memperkecil deviasi antara target dan realisasinya yang dapat mempengaruhi besaran outlook
dan realisasi anggaran negara,” katanya.

Dalam konferensi pers pada Rabu (3/6), Pemerintah menyatakan akan mengubah perkiraan defisit APBN 2020 dari 5,07 persen menjadi 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan merevisi Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. Pelebaran defisit ini diakibatkan penurunan perkiraan penerimaan negara dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.699,1 triliun.

"Selain perkembangan beberapa indikator makro, tentunya risiko atas pelaksanaan APBN 2020 juga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBN 2021," tutur Puteri.

Politisi asal Jawa Barat ini menilai hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesinambungan fiskal agar dapat menjaga kredibilitas dan akuntabilitas anggaran negara.

"Selain itu, untuk mendukung upaya pemulihan dampak pandemi, ke depannya kebijakan fiskal pun harus fokus pada percepatan pemulihan kesehatan dan sektor ekonomi strategis melalui program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya.

tag: #dpr  #apbn  #puteri-komarudin  #corona  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Gantikan Erwin Rijanto, Doni Joewono Resmi Dilantik Sebagai Deputi Gubernur BI

Oleh windarto
pada hari Rabu, 12 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Doni Primanto Joewono resmi dilantik sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru, menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya habis pada 17 Juni 2020 lalu. ...
Berita

Polisi Tangkap Pelaku Intoleran, Yang Lain Diminta Menyerahkan Diri

JAKARTA (TEROPONG SENAYAN)- Polisi meringkus lima pelaku intoleran di Solo, Jawa Tengah. Kelima pelaku yakni berinisial DD, MM, MS,ML, dan RN. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lhutfi pun mengimbau ...