Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 27 Jun 2020 - 20:28:49 WIB
Bagikan Berita ini :

Apapun Alasanya, Fraksi PKS Tetap Meminta RUU HIP Dibatalkan

tscom_news_photo_1593264529.jpeg
Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) di DPR tetap konsisten meminta membatalkan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).Penolakan ini sudah sesuai aspirasi rakyat.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, jika RUU HIP tetap jalan dengan alasan apapun apakah mengubah nama atau mengubah isi sekalipun ini menambah panjang polemik dan seolah mengelabuhi aspirasi rakyat yang ingin RUU di stop.

"Itu disampaikan secara jelas dan tegas oleh ormas seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Purnawirawan TNI/Polri dll bahkan hingga berujung aksi massa yang meluas dimana-mana," kata Jazuli Juwaini, Sabtu (27/6/2020).

Jazuli menyampaikan bahwa fraksinya sangat menghormati sikap partai lain yang menawarkan nama dan subtansi yang berbeda.

"Tapi lebih elok sebagai bentuk akuntabilitas publik, karena DPR ini adalah wakil rakyat, kalau rakyatnya sudah menolak keras dan meminta dihentikan pembahasan sebaiknya dihentikan saja. Kenapa harus ngotot? Ini semata untuk menjaga marwah DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat," tegasnya.

Diketahui, PA 212, FPI, dan GNPF Ulama menggelar aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6). Mereka meminta DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas.

tag: #pks  #ruu-hip  #fpi  #pdip  #dpr  #jazuli  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Berita

Peringatan Jokowi Soal Lonjakan Virus Corona, Ini kata PDIP

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 11 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mendukung peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait meningkatnya jumlah ...
Berita

Anggota DPR Desak Kementerian ATN Komplikasikan Ribuan Kasus Sengketa Tanah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATN/BPN) Melakukan kompilasi penyelesaian sengketa tanah ...