JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Fenomena rebutan jenazah di rumah sakit selama pandemi Covid-19 ini membuat Presiden Jokowi kesal. Menurut Jokowi, fenomena ini terjadi karena tidak masifnya komunikasi antara pemerintah dengan tokoh masyarakat terkait dampak Covid-19.
"Pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran, harus kita libatkan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang evaluasi penanganan Covid-19 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/6).
Pada akhir pekan lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan terjadi pengambilan paksa atau rebutan jenazah Covid-19 oleh keluarga yang bersangkutan di Ambon, Maluku. Hal itu dikhawatirkan menambah jumlah masyarakat yang tertular SARS-CoV-2.
Sejumlah masyarakat di daerah juga masih banyak yang menolak mengikuti uji cepat Covid-19. Hal itu seperti yang terjadi di Ambon, Maluku dan Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Juni 2020.
Jokowi juga menekankan perlu ada tahapan seperti pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat serta tujuan metode tes Covid-19 itu. "Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat, ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu. Sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta jajarannya agar memperhatikan daerah-daerah yang ingin menerapkan adaptasi kehidupan baru atau new normal.
Menurut Jokowi, sebelum daerah itu menerapkan protokol new normal, maka pemerintah pusat harus menjamin adanya penerapan tahapan-tahapan terkait pencegahan Covid-19.
"Baik itu prakondisi, timing-nya kapan. Diberikan panduan, ada guiden dari pusat sehingga mereka tidak salah. Ada prakondisi, ada ketepatan timingnya, dan yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka itu betul-betul diberikan panduan," kata Jokowi.