JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan bahwa kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara bukan masalah. Proyek di sana juga akan 5.000 tenaga kerja lokal. "Jadi tenaga kerja (TKA) yang akan datang direncanakan masuk 500 orang. Dengan mereka bisa mengoperasikan perusahaan yang dibangun, maka akan bisa menyerap 5.000 tenaga kerja lokal, bukan 5.000 TKA," ujar Menaker Ida di sela-sela rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (8/7).
Menaker mengatakan sudah terdapat nota kesepahaman antara perusahaan yang berinvestasi dengan Pemerintah Kabupaten Konawe tentang perekrutan ribuan tenaga kerja lokal yang akan dilakukan secara bertahap.
Jumlah 500 TKA tersebut juga sudah dikoordinasikan dengan Forkopimda, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota. "Kita tentunya harus memastikan juga kesiapan dan kondisi daerahnya. Setelah semuanya siap Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) akan kita berikan. Sekali lagi kenapa diizinkan, karena ada komitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 5.000 pekerja," tegas dia.
Di tengah dampak yang terjadi dalam sektor ketenagakerjaan karena pandemi COVID-19, Menaker mengharapkan penyerapan ribuan tenaga kerja itu menjadi salah satu solusi bagaimana menyerap tenaga kerja lebih banyak. Menaker memastikan bahwa para TKA yang datang itu adalah pekerja dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan perusahaan dan akan berada di Indonesia dalam periode tertentu.
Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa para TKA akan didampingi oleh pekerja Indonesia untuk memastikan terjadi transfer pengetahuan dengan operasional akan dilakukan oleh tenaga kerja lokal ketika sudah menguasai teknologinya.
Topik Panas
Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan Direktur Utama BP Jamsostek mendadak tegang karena rapat yang diagendakan membahas kondisi pekerja terdampak Covid-19 itu tiba-tiba merembet ke isu TKA asal China di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ketua Komisi IX DPR Ansor Siregar juga mencecar Ida.
“Keputusan dua rapat sebelumnya baik tanggal 2 April maupun yang Mei itu kan masih kita tidak mengizinkan. Itu keputusan rapat. Kita nggak tahu dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11/2002 kuatan mana? Biasanya kuatan rapat,” kata Ansori.
Anggota Komisi IX Intan Fauzi menegaskan jawaban Menaker belum menjawab apa yang dikehendaki oleh Komisi IX DPR terkait TKA di Konawe. “Saya ingin bertanya, sebenarnya spesifik seperti apa sih bu, sehingga harus 500 TKA yang didatangkan dan itu resistansinya besar. Kalau bicara program prioritas nasional atau PSN ada APBN di situ, sementara ini yang kita tahu swasta, itupun belum pernah terjawab kenapa bisa kemudian dimasukkan sebagai PSN, meskipun kemudian investasi itu masuk karena memang swasta,” tanya Intan.
Menanggapi hal itu, Menaker mendadak melankolis karena disinggung perihal nurani karena mendatangkan TKA asal China itu. “Kalau bicara Nurani kayaknya kita semua punya hal yang sama. Mohon maaf, Kalau misalnya kami mengeluarkan RPTKA, bukan berarti kami tidak punya nurani. Saya kira ini ingin nangis jadinya, kita bisa mengatasnamakan nurani dengan secara proporsional tentu saja,” ujar politikus PKB itu.
