JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Tim Pengawas (Timwas) Penyelenggaran Haji DPR 2026, Netty Prasetiyani Aher memberi catatan jelang puncak Haji 1447 H. Mulai dari pentingnya tambahan petugas kesehatan, hingga peningkatan sarana dan fasilitas kesehatan di Tanah Suci bagi jemaah Indonesia.
Netty yang merupakan Timwas Haji dari Komisi IX DPR (bidang kesehatan) telah berada di Arab Saudi sejak beberapa hari terakhir untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Haji tahun 2026. Bersama anggota Timwas Haji lainnya, Netty sudah banyak melakukan peninjauan sehingga dapat memberikan evaluasi.
“Usulan untuk tahun yang akan datang perlu ditambah kuota petugas Haji bidang kesehatan baik di kloter maupun di PPIH (Panitia/Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi,” kata Netty Prasetiyani Aher, Senin (25/5/2026).
Saat ini, petugas Haji terbagi menjadi PPIH kloter atau Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) dan PPIH non-kloter di mana komposisi untuk PPIH kloter terdiri dari 4 orang (ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, dan perawat). Sementara PPIH non-kloter merupakan petugas Haji Daerah (PHD) berjumlah 2 orang yang ikut mendampingi untuk setiap kabupaten/kota asal jemaah.
Setiap tim petugas Haji di masing-masing kloter biasanya mengurus antara 393 hingga 450 jemaah, tergantung pada kapasitas maskapai penerbangan dan kuota per embarkasi. Dari laporan yang diterima Netty, jumlah petugas Haji 2026 berjumlah 1.050 TKHK dan 199 PPIH non-kloter sehingga totalnya ada 1.249 petugas Haji.
Para petugas Haji itu harus mengurus jemaah Haji Indonesia yang tahun ini berjumlah 221 ribu orang dengan rincian 203.320 Haji reguler dan 17.680 ribu jemaah Haji khusus.
Dari total jumlah tersebut, Netty mengungkap 22% di antaranya merupakan lansia dan 0,18% adalah penyandang disabilitas, serta 7.488 orang menggunakan kursi roda.
“Sebagian jemaah lansia dan jemaah lainnya masuk kategori risiko tinggi (risti) dan berpenyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, jantung, bahkan beberapa diantaranya menderita kanker,” jelasnya.
Berdasarkan data demografi tersebut, Netty menilai jumlah petugas Haji bidang kesehatan sebanyak 1.249 orang masih kurang untuk memberikan pelayanan terbaik baik jemaah.
“Jumlah 199 PPIH bidang kesehatan dan 1.050 TKHK bukan rasio yang ideal untuk dapat melayani jemaah dengan berbagai tantangan baik kesehatan, lokasi pemondokan, aspek sosio kultural, cuaca panas, kepadatan jemaah, dan lain sebagainya,” papar Netty.
Lebih lanjut, Netty menyoroti mengenai fasilitas ambulans milik Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Adapun KKHI menyediakan armada ambulans yang beroperasi 24 jam penuh untuk mendukung mobilitas dan evakuasi jemaah haji yang sakit dari pemondokan ke KKHI dan rumah sakit (RS) Arab Saudi, juga dari KKHI ke RS, kemudian dari Armuzna ke RS, serta evakuasi jemaah haji yang sakit dari Madinah, Jeddah ke Makkah atau sebaliknya.
KKHI mengoperasionalkan 24 ambulans di mana 9 milik sendiri, dan 15 lainnya merupakan armada sewaan di Arab Saudi. Setiap ambulans KKHI dilengkapi dengan peralatan medis darurat dan didampingi langsung oleh satu dokter dan satu perawat.
Terkait fasilitas ambulans ini, Netty mengusulkan adanya peremajaan ambulans milik KKIH yang berdasarkan laporan 9 armada milik KKHI tidak dapat beroperasi dengan maksimal.
“Perlu dilakukan peremajaan ambulans milik KKIH yang saat ini ada 9 kendaraan dari pengadaan tahun 2010 agar diganti dengan unit baru tahun 2025,” ungkapnya.
Usai melakukan pemantauan bersama Timwas DPR, Netty menyebut 9 ambulans yang dimiliki KKIH saat ini sudah tua dan kurang layak. Akibatnya, armada yang lebih banyak digunakan adalah ambulans sewaan.
Sementara ambulans banyak dibutuhkan terutama jelang puncak Haji di di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Eksisting ambulans yang dimiliki Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) sebanyak 9 unit sudah tua, AC tidak dingin, dan tidak layak. Otomatis yang dapat digunakan 15 unit ambulans yang statusnya menyewa,” tutur Netty.
“Padahal kebutuhan terhadap ambulans sangat tinggi untuk mengevakuasi, merujuk, dan mengantarkan pasien/jemaah ke rumah sakit (RS), pemondokan, dan puncak Haji Armuzna,” lanjutnya.
Netty juga menyarankan dilakukannya peremajaan alat kesehatan yang sudah lama menjadi baru, dan agar KKHI memiliki gedung baru yang lebih aksesibel bagi pasien. Hal tersebut mengingat saat ini KKHI Makkah memiliki gedung setinggi 17 lantai sehingga agak menyulitkan bagi pasien yang akan dirujuk.
“Gedung baru tidak perlu tinggi (17 lantai) tapi bisa menampung jamaah yang membutuhkan rujukan sebelum ke RS Arab Saudi dan sebagai tempat observasi sementara minimal 24 jam,” usul Netty.
“Karena banyak pasien/jemaah yang harus distabilisasi post rawat inap di rumah sakit setempat sebelum dipulangkan ke pemondokan,” sambungnya.
Catatan Netty lainnya adalah mengenai kebutuan dokter spesialis jiwa dan tenaga ahli psikologi yang bertugas di embarkasi dan PPIH Arab Saudi.
“Kasus demensia yang banyak menimpa jemaah harus mendapat perhatian dari Pemerintah dengan memastikan dokter spesialis kejiwaan dan psikolog dapat dipenuhi secara proporsional,” ujar Netty.
Netty pun menilai Pemerintah perlu menugaskan dokter spesialis bedah ortopedi dan dokter gigi atau dokter spesialis mata sebagai tenaga PPIH Arab Saudi.
“Kami mendapat masukan dari tenaga kesehatan dan tenaga medis agar kewenangan dokter spesialis ortopedi dapat diperluas agar kasus-kasus yang dapat ditangani di klinik tidak perlu dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi,” urainya.
Di sisi lain, Netty menekankan pentingnya penambahan unit kursi roda sebab banyaknya jumlah jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Ia mengusulkan disediakannya 50 kursi roda setiap kloter.
“Visi Pemerintah tahun 2026 adalah Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Ini harus diimplementasikan dalam bentuk pemenuhan pelayanan yang mengutamakan penghormatan, keadilan, non diskriminasi, kemudahan akses kesetaraan, dan menjaga martabat jemaah,” terang Netty.
“Oleh karena itu, jumlah kursi roda dan kebijakan afirmatif seperti mabit murur bagi lansia dan kelompok rentan, harus menjadi keniscayaan,” tutupnya.
