JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menggelar konsolidasi lintas elemen masyarakat di Avens Cafe, Jalan A.W. Syahranie, Samarinda, yang dihadiri sekitar 39 organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh seni budaya, akademisi, serta organisasi kepemudaan.

Forum tersebut juga menghadirkan Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai ruang dialog terbuka guna menyampaikan aspirasi, keresahan, dan harapan masyarakat terhadap masa depan dunia pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya Universitas Mulawarman.

Dalam forum itu, para peserta menegaskan bahwa Universitas Mulawarman bukan sekadar institusi pendidikan tinggi, melainkan simbol marwah pendidikan Kalimantan Timur yang harus dijaga bersama dari segala bentuk kepentingan yang dapat mencederai independensi akademik dan keharmonisan sosial masyarakat.

Forum juga menyampaikan keprihatinan terhadap dinamika Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman (Pilrek Unmul) yang dinilai mulai mengarah pada potensi masuknya kepentingan politik praktis ke dalam ruang akademik.

Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menegaskan bahwa dunia pendidikan tinggi harus terbebas dari intervensi politik praktis dalam bentuk apa pun. Menurut forum, setiap indikasi keterlibatan kekuatan politik dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi merupakan ancaman serius terhadap integritas akademik, prinsip meritokrasi, serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Selain itu, politisasi kampus dinilai dapat memicu ketegangan sosial dan konflik horizontal di tengah masyarakat Kalimantan Timur.

Forum juga menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak menjadikan kampus sebagai arena perebutan pengaruh politik. Kampus harus tetap menjadi ruang intelektual yang bebas, netral, dan independen. Segala bentuk intervensi politik dalam proses akademik dianggap sebagai tindakan yang mencederai marwah Universitas Mulawarman serta mengkhianati masa depan generasi muda.

Sebagai bentuk komitmen moral, para tokoh yang hadir turut menandatangani surat pernyataan sikap bersama yang berisi penolakan terhadap segala bentuk politisasi kampus serta dukungan terhadap proses Pilrek Unmul yang bersih, objektif, dan bermartabat.

Surat pernyataan sikap tersebut akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai aspirasi resmi masyarakat Kalimantan Timur agar dunia pendidikan tetap terjaga dari intervensi kepentingan politik praktis.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Syaharie Jaang, menegaskan bahwa masuknya politik praktis ke dalam kampus akan merusak sistem pendidikan sekaligus menghancurkan kepercayaan publik.

“Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Jika kami harus turun langsung hingga ke kementerian atau bahkan Presiden Republik Indonesia demi menjaga dunia pendidikan Kalimantan Timur, khususnya Universitas Mulawarman, maka saya siap memimpin barisan ini,” tegasnya.

Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru, mengatakan kondusivitas Universitas Mulawarman yang selama ini terjaga tidak boleh retak hanya karena ambisi segelintir pihak dalam momentum pemilihan rektor. Ia menilai masyarakat memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan pendidikan dan stabilitas sosial Kalimantan Timur.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur, Universitas Mulawarman telah mengalami banyak kemajuan dan prestasi sehingga keberlanjutan pembangunan universitas perlu dijaga bersama.

Sementara itu, Ketua DAD Kaltim, Viktor Juan, menilai persoalan politisasi kampus bukan hanya menyangkut dunia pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial masyarakat. “Jika pendidikan dipolitisasi, maka potensi konflik di masyarakat itu nyata dan tidak boleh diremehkan,” ujarnya.

Tokoh Masyarakat Kutai, Awang Irwan Setiawan, menegaskan bahwa forum tersebut bukan forum politik praktis, melainkan forum dialog tentang dunia pendidikan Kalimantan Timur. Menurutnya, seluruh elemen yang hadir memiliki keresahan yang sama terhadap ancaman politik praktis yang mulai masuk ke lingkungan kampus.

Hal senada disampaikan akademisi Prof. Adri Patton yang menilai banyak capaian dan prestasi Universitas Mulawarman diraih di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur. Karena itu, ia menilai menjadi tidak tepat apabila proses pemilihan rektor justru lebih menonjolkan dukungan politik dibandingkan gagasan keberlanjutan pembangunan universitas.

Dalam pernyataan sikapnya, Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menegaskan penolakan secara tegas terhadap segala bentuk politisasi dunia pendidikan tinggi, menyatakan kampus harus steril dari kepentingan politik praktis, afiliasi partai maupun intervensi kekuasaan, serta mengingatkan bahwa penyalahgunaan ruang akademik berpotensi memicu instabilitas sosial masyarakat.

Forum juga mendesak agar proses Pilrek Unmul berjalan berdasarkan kapasitas, integritas, dan prinsip akademik, serta menegaskan bahwa Universitas Mulawarman harus dijaga sebagai benteng ilmu pengetahuan, bukan alat kekuasaan.

Forum menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa apabila dunia pendidikan dibiarkan menjadi alat politik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi universitas, tetapi juga masa depan generasi bangsa dan stabilitas sosial masyarakat Kalimantan Timur. “Tidak ada ruang kompromi terhadap upaya politisasi pendidikan,” tegas forum.