JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan pentingnya memahami Pancasila secara utuh, baik dan benar.
Agar tidak menimbulkan masalah yang kontraproduktif, kegaduhan dan kekacauan dalam bernegara, seperti yang menjadi keprihatinan Publik akibat munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menciptakan kegaduhan di masyarakat Indonesia.
Padahal mereka sedang dilanda darurat kesehatan covid-19 dengan segala dampaknya; sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain-lain.
“Diloloskannya RUU HIP menggambarkan bahwa apabila kita tidak memahami Pancasila secara utuh baik dan benar, maka akan menimbulkan kegaduhan dan penolakan dari masyarakat yang sangat luas, bukan hanya dari dalam DPR, MPR dan DPD, juga masyarakat Lintas Ormas Agama, juga dari kalangan Legiun Veteran RI, Pemuda Pancasila dan lain-lain," ujarnya saat Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dengan Forum Birokrat Masyarakat Indonesia (FBMI) di Jakarta, Minggu (11/7).
Disinilah juga nilai penting dan mendesaknya Sosialisasi 4 Pilar MPRRi, agar semakin meluas pemahaman dan komitmen melaksanakan amanah. Karena sbgmana ketentuan dalam Pembukaan UUD 45, yang harus mulai dan menjadi contoh dalam memahami dan melaksanakan Pancasila sebelum Rakyat, adalah Pimpinan Negara dalam berbagai tingkatannya, dan dalam berbagai cabang kekuasaannya (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).
Sebagaimana hari ini diselenggarakan Sosialisasi 4 Pilar MPRRI bersama Pimpinan Forum Birokrat Masyarakat Indonesia.
HNW sapaan akrabnya menegaskan bahwa para anggota Forum Birokrat Masyarakat Indonesia perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sudah final itu, yaitu Pancasila 18 Agustus 1945, secara utuh ketika melaksanakan amanah sebagai birokrat, juga ketika berinteraksi dengan masyarakat.
“Ketika tidak memahami Pancasila, maka akan tidak amanah, tidak produktif, bahkan bisa meresahkan seperti dengan hadirnya kebijakan seperti RUU HIP," sindirnya.
Lebih lanjut, HNW menuturkan bahwa RUU HIP bisa menjadi bahan pelajaran bahwa Pancasila sebagai filosofi dan dasar negara tidak bisa didowngrade menjadi setara dengan UU, atau bisa diperas menjadi Trisila apalagi Ekasila, juga tidak bisa dihadirkan Pancasila tapi tak mementingkan Sila 1 sepenuhnya yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa. Bukan hanya Ketuhanan saja, atau Ketuhanan yang berkebudayaan sebagian yang ada dalam RUU HIP yang ditolak itu.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan bahaya yang muncul apabila tidak memahami Pancasila secara benar adalah kita tidak paham bahwa Pancasila adalah hasil kompromi dan kesepakatan antara para Bapak Bangsa dari latar belakang beragam, kalangan Nasional Kebangsaan, Non Muslim, juga Kalangan Kebangsaan Islam, yang bahkan yang telah memberikan hadiah dan atau berkorban untuk mewujudkan Pancasila yang final sebagai sebagai dasar negara.
“Kalau kita tidak paham sejarah Pancasila sebagai dasar negara, maka akan terjadi Islamophobia, juga Indonesiaphobia. Seolah-olah tidak ada jasa umat Islam dalam pembuatan Pancasila. Dan atau sebaliknya seolah-olah Indonesia merdeka tidak ada keterkaitan dan kontribusi tokoh-tokoh Umat Islam baik dari Ormas maupun Orpol Islam,” tambahnya lagi.
HNW mengingatkan bahwa keberadaan Pancasila merupakan salah satu dari empat pilar MPRRI yang mendasari dan karenanya berkaitan erat dengan tiga pilar lainnya, yaitu ; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 sebagai penjabaran dari ideologi dan dasar negara. UUD NRI 1945 merupakan turunan dari Pancasila.
Sedangkan, Pilar Ketiga dan Pilar Keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
“NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu berkaitan satu sama lain. NKRI eksis karena adanya penghormatan dan penerimaan terhadap realita kebhinnekaan, berbeda-beda tetapi tetap bersatu jua untuk menyelamatkan dan memajukan dan memakmurkan Indonesia," tuntasnya.
