Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 04 Agu 2020 - 14:49:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Demokrat Minta Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

tscom_news_photo_1596527367.jpg
Syarief Hasan Wakil Ketua MPR (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak pemerintah mempercepat dan mengawasi realisasi bantuan sosial bagi masyarakat karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak penurunan tajam perekonomian selama pandemi COVID-19.

"Jika bantuan sosial lambat disalurkan maka bisa dipastikan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari akan semakin melemah. Dan akibatnya, tentu tak hanya terhadap dengan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu perekonomian Indonesia karena pergerakan uang dan barang menjadi semakin sedikit," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Dia mengatakan bantuan sosial bukan hanya untuk membantu masyarakat di kalangan akar rumput tetapi juga akan membantu menguatkan perekonomian Indonesia.

Hal itu menurut dia karena bantuan sosial tunai dapat mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga pada masa pandemi COVID-19.

"Memang Pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar Rp203,9 triliun untuk pos perlindungan sosial. Programnya pun bermacam-macam mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, Bantuan Logistik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desar, sampai yang dianggap bermasalah yaitu Kartu Pra-Kerja," ujarnya.

Namun dia mengatakan, anggaran besar tersebut baru terealisasi 34,04 persen sampai akhir Juli 2020 padahal COVID-19 telah mengganggu tata kehidupan dan ekonomi selama hampir lima bulan lamanya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai, lambatnya realisasi dan penyaluran bantuan sosial ke masyarakat menunjukkan kurangnya kecepatan dan ketepatan sasaran pemerintah dalam menangani efek sosial ekonomi dari pandemi COVID-19.

"Misalnya penyaluran bantuan sosial kepada atau lewat yayasan kongklomerat, program Pra Kerja yang salah sasaran bahkan berpotensi pidana korupsi," katanya.

Dia menilai Pemerintah seharusnya menggunakan database satu pintu sehingga tidak terjadi "overlapping" di lapangan penyebab lambatnya penyaluran bantuan.

Syarief juga meminta agar Pemerintah melakukan reformasi birokrasi seperti misi Presiden Jokowi dalam penyaluran bansos karena seharusnya dipercepat dan tidak terlalu panjang administrasinya.

"Bantuan harus cepat sampai ke masyarakat tanpa alasan apapun termasuk alasan belum terverifikasi. Jangan rakyat baru dibantu setelah kondisi mereka semakin parah atau meninggal terkena COVID-19," katanya.

tag: #mpr  #partai-demokrat  #fraksi-demokrat  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Sebut Pencopotan Karena G30-S PKI, Istana Sebut Gatot Nurmantyo Kebablasan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 23 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menepis tudingan Gatot Nurmantyo soal pencopotan jabatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai panglima ...
Berita

Kuasa Hukum Bantah Dakwaan JPU: Pinangki Tidak Terima Uang 500.000USD

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kuasa Hukum, Dr Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H Sirna Malasari membantah dakwaan JPU menerima uang sebesar USD 500.000 dari Joko Soegiarto Tjandra (JST) untuk ...