Oleh Alfin Pulungan pada hari Jumat, 07 Agu 2020 - 11:53:37 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggota DPR: Indonesia Harus Bangkitkan UMKM Sebelum Terjadi Resesi

tscom_news_photo_1596769877.jpeg
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Badan Pusat Statistika (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Quartal II/2020 mengalami kontraksi (minus) 5,32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya Indonesia berada diambang resesi, jika pada Quartal III nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus, maka mimpi buruk itu menjadi kenyataan.

Anggota Komisi Ekonomi (Komisi VI) DPR, Amin Ak, menyayangkan minimnya terobosan pemerintah dalam membangkitkan perekonomian nasional, padahal pemerintah punya segala hal yang dibutuhkan untuk menahan anjloknya perekonomian nasional. Anggaran pemulihan ekonomi nasional yang sangat besar dengan dana stimulus mencapai Rp 695,2 triliun, hingga awal Agustus ini baru terserap 20 persen saja.

Amin mendesak pemerintah untuk mengerahkan segala upaya menyelamatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jika ingin meredam laju resesi ekonomi. Apabila akhirnya terjadi resesi, namun jika UMKM bangkit dan kembali berputar usahanya, Amin yakin resesi tidak akan berkepanjangan.

“Pemerintah harus all out membantu UMKM agar bangkit. Jika dianggap unbankable, bantu dan bimbing sehingga mereka layak mendapat bantuan modal atau kredit dari perbankan. Jangan biarkan UMKM terus bertumbangan karena mereka kesulitan mengakses dana stimulus atau modal kerja,” kata dalam siaran pers, Jumat, 7 Agustus 2020.

Amin Ak


Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyayangkan kecilnya jumlah UMKM sudah memperoleh bantuan modal kerja. Sampai awal Agustus 2020, baru 617.324 debitur dari kalangan UMKM yang mendapat kredit modal kerja, atau sekitar 0,96% dari total 64 juta UMKM.

Padahal pemerintah sudah menempat dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun dengan harapan Himbara mampu meningkatkan kredit yang dimodali pemerintah Rp 30 triliun menjadi Rp 90 triliun selama tiga bulan.

Menurut Amin, akibat lambatnya realisasi program PEN membuat banyak UMKM harus berusaha mencari permodalan sendiri. Beberapa di antaranya bahkan memilih untuk tutup sementara karena tak bisa mengakses pembiayaan murah.

Padahal dengan dengan bangkitnya UMKM, laju penurunan ekonomi nasional dari sisi pengeluaran bisa diredam, karena UMKM itu menjadi sandaran bagi 90% tenaga kerja nasional.

BPS melansir konsumsi masyarakat anjlok hingga minus 6,51% karena daya beli masyarakat yang terus menurun. Jika dibedah, pada quartal I lalu, daya beli masyarakat anjlok sebesar 50% akibat pandemi Covid-19.

Namun sayangnya, dana besar stimulus alih-alih mampu mengerem laju penurunan, yang terjadi malah daya beli pada quartal II kembali anjlok sebesar 25% dibanding quartal I.

BPS juga merilis, tingkat konsumsi rumah tangga minus 5,51 persen, konsumsi pemerintah minus 6,9 persen, dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) minus 7,76 persen. Disisi lain, pertumbuhan industri transportasi dan sektor akomodasi dan industri makanan dan minuman tercatat kontraksi (minus) 29,22 persen dan minus 22 persen.

“Pemerintah memiliki anggaran besar untuk berbagai program dan kebijakan, seperti Kartu Prakerja, Bansos, Insentif usaha lewat berbagai pajak yang ditanggung pemerintah, penempatan dana di bank, penjaminan kredit modal kerja ke UMKM, keringanan rekening listrik bagi pelanggan industri dan sosial. Sayangnya pemerintah seperti gagap menghadapi situasi pandemi ini,” jelas Amin.

Amin tak habis pikir mengapa program bansos gagal mengangkat daya beli masyarakat bawah. Sementara itu, kelompok menengah atas pun cenderung menahan diri untuk membelanjakan uangnya karena rendahnya kepercayaan masyarakat pada kemampuan pemerintah menangani persoalan ekonomi.

“Sikap Presiden yang marah-marah atas kinerja para menterinya yang tidak memble, justru malah menebar pesimisme ditengah masyarakat. Masyarakat ragu apakah pemerintah mampu menangani persoalan ekonomi,” kata legislator dari dapil Jawa Timur IV ini.

tag: #ekonomi-indonesia  #komisi-vi-dpr  #amin-ak  #umkm  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

BPIP Dorong Produk Perundang-undangan Disesuaikan dengan Nilai Pancasila

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Kamis, 24 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Apa jadinya jika produk hukum berupa perundang-undangan di Indonesia tak mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila? Tentu telah terjadi kontradiksi fundamental dalam ...
Berita

Hadirkan Perlindungan untuk 36 Ribu Buruh Tani di Sulut, Pemprov Sulut dan BPJAMSOSTEK Kembali Bukukan Rekor MURI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dikenal sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lahan pertanian yang tersebar hampir di seluruh wilayah termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Banyak masyarakat yang ...