Oleh Alfin Pulungan pada hari Kamis, 27 Agu 2020 - 06:11:28 WIB
Bagikan Berita ini :

PKB Siap Perjuangkan Jalan Nasional Tersambung dengan Jalan Desa

tscom_news_photo_1598493772.jpg
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi Infrastruktur (Komisi V) DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan fraksinya akan memperjuangkan jalan nasional tersambung dengan jalan di desa dalam revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, perjuangan fraksinya tersebut sesuai dengan janji Presiden Jokowi pada Pilpres 2019. Pasalnya, pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, sudah membangun infrastruktur yang cukup baik. Seperti jalan tol, jalan layang, hingga jalan nasional yang tersambung setiap provinsi dan lainnya.

"Yang menjadi pekerjaan rumah adalah pertama bagaimana jalan-jalan pusat/nasional itu bisa terkoneksi dengan basis-basis kerakyatan (jalan desa-red)," kata Eem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Agustus 2020.

Eem juga mengungkapkan, terdapat anggaran atau dana desa yang diperuntukan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur. Hasilnya, saat ini jalan-jalan di desa sudah sangat bagus.

"Tetapi kita terjadi jarak antara jalan nasional dengan jalan desa dengan jalan yang menyambungkan dari desa ke jalan nasional. Itu yang menjadi PR, sehingga terjadi keterputusan koneksi," katanya.

"Walaupun jalan-jalan desa sudah bagus tetapi jalan yang antar desa masih jelek. Ada juga jalan kabupaten masih belum mantab," imbuhnya.

Anggota Badan Legislasi DPR ini mencontohkan di daerah Cianjur yang merupakan daerah pemilihannya. Di sana, kata Eem, ada jalan pada musim hujan anak-anak tidak bisa sekolah karena tidak ada jembatan atau aksen jalan yang memadai. Persoalan seperti ini yang menurutnya jalan nasional harus terkoneksi dengan jalan-jalan di desa.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB ini menambahkan masalah ini tidak bisa hanya ditangani oleh DPR. Sebab, anggaran untuk anggota DPR terbatas dalam membangun maupun membantu pembangunan infrastruktur.

"Kita dikasih jatah cuma 1 atau 2 pembangunan jembatan, sementara yang dibutuhkan banyak. Terutama di Cianjur Selatan yang wilayahnya sungai, lembah, bukit, sehingga jembatan gantung sangat dibutuhkan," pungkasnya.

tag: #proyek-infrastruktur  #jalan-desa  #jalan-nasional  #komisi-v  #pkb  #eem-marhamah  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Soal Wacana Vaksin Mandiri, Aleg PDIP: Harus Dilihat Dari Perspektif yang Tepat

Oleh Yoga
pada hari Jumat, 22 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-  Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengatakan, opsi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk vaksin mandiri, harus dilihat dalam persepektif yang ...
Berita

PKS: Pemerintah Harus Cermat dalam Mengelola Komponen Cadangan Pertahanan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan ...