Oleh Alfin Pulungan pada hari Rabu, 02 Sep 2020 - 10:56:09 WIB
Bagikan Berita ini :

Wah, Praktik Mahar Politik Diprediksi  Meningkat di Pilkada 2020

tscom_news_photo_1599018915.jpeg
Spanduk kampanye Pilkada (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo memprediksi praktik mahar politik masih akan terjadi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020). Menurutnya, umumnya praktik mahar politik terus meningkat seiring penutupan masa pendaftaran calon kepala daerah.

Dari situ, para bakal calon kandidat beramai-ramai menyerahkan imbalan kepada partai politik agar mendapatkan rekomendasi parpol untuk mencalonkan diri.

"Saya kira potensi ini akan semakin besar ketika hari-hari terakhir pendaftaran paslon. Karena tentu ini menjadi usaha-usaha keras dari seluruh bakal calon untuk mendapatkan parpol sebagai perahu untuk maju menjadi calon kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," kata Ratna dalam rapat virtual yang digelar Selasa, 1 September 2020.

Praktik mahar politik sejatinya dilarang dialam pilkada. Larangan tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang bunyinya, parpol atau gabungan partai dilarang menerima imbalan.

Ratna Dewi Pettalolo


Ada pula Ayat (4) yang menyebut, setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan pilkada. Sanksi mahar politik diatur pada Pasal 187B dan Pasal 187C UU yang sama.

Bagi parpol yang sengaja menerima imbalan pada proses pencalonan dapat dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp 300 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara, setiap orang atau lembaga yang sengaja memberikan imbalan dalam proses pencalonan, dapat dipidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan serta denda minimal Rp 300 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Ratna mengungkapkan, meski larangan dan sanksi mahar politik telah diatur jelas, Bawaslu kerap kali kesulitan dalam menangani persoalan ini. Hal ini salah satunya disebabkan karena singkatnya waktu penanganan.

"Tidak mudah bagi kita ya karena pertama soal keterbatasan waktu 3+2 (hari waktu penanganan), waktu yang sangat singkat ini tentu tidak mudah proses pembuktian dalam penanganan pelanggaran mahar politik," katanya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

tag: #mahar-politik  #pilkada-2020  #bawaslu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Peringati HUT Ke-71, PSMS Yakin Lolos Liga 1 Musim Depan

Oleh Ariful Hakim
pada hari Rabu, 21 Apr 2021
MEDAN(TEROPONGSENAYAN)--- CEO PSMS Medan, Kodrat Shah mengaku optimis jika club asuhannya bisa menempuh kasta tertinggi di tanah air musim depan. Bahkan, tak tanggung tanggung pria yang juga menjabat ...
Berita

Besok Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (22/4/21) sore besok. ...