Berita
Oleh Givary Apriman pada hari Selasa, 08 Sep 2020 - 13:09:23 WIB
Bagikan Berita ini :

ProDEM : Negara Sudah Darurat, Tapi Presiden Belum Juga Sadar Diri

tscom_news_photo_1599542708.JPG
Iwan Sumule (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kabar mengejutkan datang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana ada karyawan di salah satu perusahaan plat merah yang belum mendapat gaji sejak Februari 2020.

Pembayaran gaji tersebut belum dilakukan dengan alasan perusahaan mengalami kerugian bisnis yang menyebabkan arus kas negatif.

Kabar ini pun ditanggapi oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule terheran-heran, setidaknya peristiwa ini membuat dirinya semakin yakin bahwa negara memang tengah merugi alias bangkrut.

“Gile! Sepertinya negara ini benar-benar telah bangkrut,” ujar Iwan melalui keteranganya, Selasa (08/09/2020).

Terlepas dari kebangkrutan BUMN tersebut, Iwan Sumule mengatakan kalau dirinya sangat menyayangkan sikap pemimpin negeri ini yang belum juga sadar diri karena negara yang kian bangkrut akan berbuntut pada perpecahan bangsa.

“Pemimpin negara, Jokowi, tak juga sadar diri untuk mundur, agar bangsa dan negara ini selamat dari perpecahan dan kebangkrutan,” katanya.

Iwan Sumule menekankan pada Presiden Jokowi untuk segera meminta maaf kepada publik karena telah gagal memimpin bukan hal yang memalukan.

Pasalnya, lanjut Iwan bila Presiden melakukan hal tersebut akan menambah wibawa karena ada nilai kejujuran yang layak diteladani.

“Mundur dan meminta maaf telah gagal dan tak mampu bukan aib,” tandasnya.

tag: #prodem  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...