Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 10 Sep 2020 - 11:20:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Tegas, PKS Tolak Sertifikasi Ulama oleh Kemenag

tscom_news_photo_1599711632.jpg
Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS (Sumber foto : Dokumen)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai rencana Kementerian Agama untuk melakukan standardisasi dan sertifikasi terhadap ulama menimbulkan kontroversi, kesalahpahaman, dan kegaduhan dalam kehidupan keberagaman di Indonesia

Menurut Jazuli secara substansi sebenarnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah adalah satu hal yang baik dan mutlak dilakukan oleh siapapun terutama para pendakwah agama. Hal ini penting agar para pendakwah dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama kepada umat dalam dunia yang terus berkembang.

"Akan tetapi menjadi persoalan ketika pemerintah campur tangan menentukan isi dan menerbitkan sertifikat. Hal ini bisa disalahpahami pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga negara yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi," ungkap Jazuli, Kamis (10/9/2020).

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan mengingat presedennya pernah terjadi pada masa lalu dimana pemerintah dan aparat mengontrol kehidupan beragama dan hal itu sangat kontraproduktif. Pun akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan sikap monolak rencana Kementerian Agama tersebut.

Anggota Komisi I DPR ini mendukung sikap MUI. Sebagai wakil dari ormas-ormas Islam sikap MUI mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia sehingga sudah semestinya Pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengurungkan rencana tersebut.

Menurut Jazuli Juwaini, sebagai langkah alternatif yang konstruktif, Pemerintah cukup memberikan rambu-rambu dan pedoman umum bagaimana meningkatkan kesadaran keberagamaan dan kebangsaan. Lalu disosialisasikan dan disinergikan dengan program ormas keagamaan di seluruh Indonesia. Sehingga pelaksanaannya (peningkatan pemahaman dan kualitas dai) diserahkan pada ormas-ormas keagamaan yang ada.

"Selama ini ormas-ormas keagamaan dan para pendakwah juga terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi dakwah yang berangkat dari rasa tanggung jawab dalam membimbing dan membina umat yang lebih baik. Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi dan diperkuat oleh Pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi," pungkas Jazuli.

tag: #pks  #jazuli  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Bangun Kerjasama, SKB Cilegon dan Smartfren Community Dorong Kemajuan Pendidikan di Cilegon

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Rabu, 21 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pandemi Covid-19 menuntut masyarakat untuk semakin kreatif memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran jarak jauh secara online. Hal itu membuat transformasi ...
Berita

BPIP: Penggerak Masyarakat Jadi Kunci Keberhasilan UMKM

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) tengah menjadi perhatian besar pemerintah, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, dibutuhkan ...