Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 11 Sep 2020 - 20:29:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Ketua MPR Pimpin Rapat Konsultasi Bersama Menkopolhukam dan Mendagri Bahas Soal Otsus Papua

tscom_news_photo_1599830945.jpg
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan MPR bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Kapolri serta Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua (For Papua). (Sumber foto : Dokumen)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan MPR bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Kapolri serta Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua (For Papua).

Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2020) ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid (secara virtual).

Dalam keterangan persnya usai rapat, Bamsoet menyampaikan bahwa rapat bersama tersebut membahas berbagai permasalahan seputar Papua. Yakni, MPR dan pemerintah sepakat bahwa MPR RI For Papua ke depan akan membantu pemerintah serta dilibatkan oleh pemerintah sebagai mediator antara pemerintah dengan rakyat Papua.

“Pemerintah bisa menggunakan jaringan anggota For Papua ini sebagai mediator dalam melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen yang ada di Papua. Terutama terkait dengan dua isu penting yakni, pertama isu soal kelanjutan dari UU Otsus. Titik tekannya adalah tata kelola dana otsus yang lebih baik ke depan dengan sasaran untuk mensejahterakan rakyat Papua. Yang kedua, isu pemekaran wilayah Papua sesuai dengan amanat UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Bamsoet, pemerintah juga menyampaikan sedang mempersiapkan satu Inpres untuk pembangunan Papua. “Inpres tersebut akan mengintegrasikan pembangunan di Papua menjadi satu kesatuan tidak melangkah sendiri-sendiri. Dengan Inpres itu nantinya, pembangunan akan nampak nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Papua,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan terkait dengan UU No.21 Tahun 2001 hanya akan direvisi beberapa pasal saja yakni pasal 34 yaitu tentang perpanjangan dana otsus. “Jadi dalam revisi tidak ada narasi perpanjangan otonomi khusus Papua, hanya dananya, otsus Papua tetap berlaku,” terangnya.

Pasal yang akan direvisi selanjutnya adalah pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua. “Rencananya memang akan dimekarkan menjadi lima wilayah, karena itu amanat UU. Yang ketiga, kami bersepakat tadi untuk mengefektifkan hubungan komunikasi satu kaukus, satu organ di MPR namanya For Papua, terdiri dari wakil-wakil rakyat asal Papua Barat dan Papua yang tergabung untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, merekatkan kembali hubungan-hubungan yang masih belum jelas tentang berbagai isu dengan pemerintah. Saya sudah sampaikan ke Mendagri untuk menindaklanjutinya, dibuat secara resmi untuk dilaksanakan,” paparnya.

tag: #mpr  #papua  #bamsoet  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
TStrending
#1
Berita

23 Lansia Meninggal Setelah Divaksin Buatan Pfizer

Oleh
pada hari Sabtu, 16 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setidaknya 23 orang Norwegia meninggal setelah menerima suntikan vaksin Covid-19 buatan Pfizer/BioNTech. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak berwenang pada hari Kamis ...
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Jumlah Nakes Minim, Pemerintah Diminta Beri Perhatian dan Insentif Lebih

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 16 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS Sukamta menyatakan, prihatin adanya lonjakan tiap hari jumlah pasien positif yang hadirkan rekor baru setiap harinya.  Setelah pada ...
Berita

WHO: Bukti Sudah Divaksin Bukan Syarat untuk Perjalanan Internasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Meski orang sudah divaksin, bukan berarti bebas bepergian. WHO bahkan tidak menyarankan bukti vaksinasi COVID-19 atau kekebalan sebagai syarat untuk perjalanan ...