Oleh Sahlan Ake pada hari Minggu, 13 Sep 2020 - 22:17:40 WIB
Bagikan Berita ini :

Bamsoet: PSBB Total Harus Dibarengi Sanksi Keras

tscom_news_photo_1600010260.jpg
Bamsoet Ketua MPR (Sumber foto : Dokumen)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar efektivitas pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta harus lebih serius dari sebelumnya. Terutama dalam hal penerapan sanksi. Sebab, setelah enam bulan menerapkan PSBB, termasuk PSBB transisi, jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah.

"PSBB ketat jika juga tidak serius memberikan sanksi bagi yang melanggar, dikhawatirkan target menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan, bisa jadi akan semakin memperparah kerusakan di sektor ekonomi dan membuat kehidupan masyarakat semakin tidak nyaman," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (13/9/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, selama enam bulan ini masyarakat dan semua pemerintah daerah sudah memiliki pengalaman yang cukup tentang plus-minus penerapan PSBB, mulai dari PSBB hingga PSBB transisi. Namun, tetap saja jumlah kasus Covid-19 tetap terus bertambah.

"Fakta ini mengharuskan kita mengevaluasi lagi efektivitas PSBB. Saya sangat peduli pada penyelamatan kesehatan masyarakat. Namun, juga tidak bisa kita kesampingkan dampak PSBB ketat terhadap sektor lain dan juga dinamika kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak sedikit yang kecewa, karena setelah berbulan-bulan PSBB, jumlah kasus Covid-19 justru terus bertambah. Artinya, efektivitas PSBB yang lalu tidak mencapai sasaran atau target,’’ kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, penerapan PSBB di awal pandemi diwarnai banyak pelanggaran di sejumlah kota. Pelangaran marak karena pemerintah daerah tidak mengawal dengan ketat penerapan PSBB.

"PSBB masih tetap diperlukan. Tetapi, tidak harus dengan pendekatan yang ekstrim. Boleh jadi PSBB ketat hanya layak pada wilayah atau kelurahan yang masuk kategori zona merah. Kalau PSBB ketat diberlakukan lagi secara menyeluruh di Jakarta yang berstatus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kebijakan seperti itu hanya akan memperparah kerusakan di sektor lain," urai Bamsoet.

Karena itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meminta semua pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dengan pertimbangan holistik. Termasuk kebijakan publik yang diberlakukan selama pandemi Covid-19. Dengan pertimbangan holistik, kebijakan yang berorientasi pada sektor kesehatan jangan sampai menimbulkan kerusakan parah pada sektor-sektor lainnya.

"Orientasi sektoral dari setiap kebijakan hendaknya tidak boleh terlalu ekstrim. Ketika pemerintah daerah ingin memberlakukan atau menerapkan lagi kebijakan PSBB ketat, dampaknya terhadap sektor lain, termasuk semua aspek kehidupan masyarakat, harus diperhitungkan. PSBB ketat idealnya tidak menimbulkan kerusakan pada sektor-sektor lain, termasuk dinamika kehidupan masyarakat,’’ pungkas Bamsoet.

tag: #mpr  #bamsoet  #covid-19  #psbb  #anies-baswedan  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Jaksa Agung Didesak Bongkar Dugaan Keterlibatan Grup Bakrie Dalam Kasus Jiwasraya

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 23 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan Dr Dewinta Pringgodani SH MH mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin agar segera memerintahkan Jampidsus untuk melakukan penyelidikan dan ...
Berita

BP2MI Ungkap Pemerasan Terhadap Pekerja Migran ke Korea

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap adanya praktik pemerasan yang dilakukan perusahaan kepada pekerja migran Indonesia ...