Oleh Alfin Pulungan pada hari Kamis, 17 Sep 2020 - 11:36:06 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggota DPR Pertanyakan Urgensi Penyusunan RUU Omnibus Law Sektor Keuangan

tscom_news_photo_1600317312.JPG
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Anis Byarwati (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law sektor keuangan. Penyusunan ini menjadi bagian dari kegiatan strategis Badan Kebijakan Fiskal tahun 2021.

Dari sejumlah kabar media, Kemenkeu menyebut pengembangan dan penguatan sektor keuangan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, RUU ini dipersiapkan guna mendukung sektor keuangan Indonesia agar sejalan dengan perkembangan global dan domestik.

Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR, Anis Byarwati, tak sepakat dengan kebijakan Kemenkeu membuat RUU dengan dalih memperkuat sektor keuangan. Pasalnya, penyusunan regulasi yang bakal dimasukkan dalam Omnibus Law ini dikebut saat kondisi yang tidak tepat karena pandemi.

Ia menegaskan, dalam kondisi ekonomi yang berada di jurang resesi seperti sekarang, bukan hal yang penting menyusun Omnibus Law sektor keuangan. Musababnya, tindakan itu justru dapat menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha yang ada di sektor keuangan.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah stabilitasnya dulu,” kata Anis dalam siaran pers resmi, Kamis, 17 September 2020.

Anis lantas mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa memperbaiki sektor keuangan karena dikhawatirkan bisa berdampak negatif pada kepercayaan investor dan pelaku usaha.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mencontohkan wacana revisi UU Bank Indonesia (BI) yang dikhawatirkan berimbas pada menurunnya kepercayaan investor asing. Hal ini dibuktikan dengan dana asing di pasar modal yang mengalami penyusutan.

“Jangan sampai adanya Omnibus Law keuangan mendapat respons yang negatif lagi,” ujarnya.

Soal adanya dugaan sebagian kalangan bahwa Omnibus Law sektor keuangan ditujukan untuk mengalihkan pengawasan perbankan dari OJK ke BI, Anis menegaskan ia tak mau berspekulasi ke arah sana. Ia justru mempertanyakan maksud Pemerintah menggunakan istilah Omnibus Law dalam RUU yang sedang disiapkan Kemenkeu.

"Apakah hanya menginginkan jalan pintas dengan bongkar pasang pasal dan ayat, atau melakukan tambal sulam? Kalau memang ingin merevisi, mengapa tidak masing-masing UU dibahas secara menyeluruh?” tanya Anis.

Anggota Badan Legislasi DPR ini juga menyoroti sikap pemerintah yang memunculkan wacana RUU ini di tengah pandemi Covid-19.

“Dalam kondisi kita sedang menghadapi pandemi ini, seharusnya pemerintah lebih wise dan tidak membuat keributan sendiri,” pungkasnya.

tag: #omnibus-law  #kementerian-keuangan  #komisi-xi  #anis-byarwati  #omnibus-law-sektor-keuangan  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Kepercayaan Publik Kepada Partai Demokrat dan PKS Meningkat Pasca Penolakan UU Ciptaker

Oleh Rihad
pada hari Senin, 19 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi dua pihak yang paling banyak menerima citra positif dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal itu ...
Berita

Waspada, Cuti Panjang Bisa Tingkatkan Penularan Covid-19

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Lonjakan kenaikan kasus penularan COVID-19 saat libur panjang selama lima hari, sejak Rabu (28/10) hingga Minggu (1/11) 2020 harus dicegah. Hal itu disampaikan Presiden Joko ...