Oleh Bachtiar pada hari Jumat, 18 Sep 2020 - 16:12:58 WIB
Bagikan Berita ini :

Prihatin Atas Meninggalnya Serka Sahlan, FPKS: Perkuat Pelindungan Masyarakat Sipil dan Anggota TNI/POLRI di Papua

tscom_news_photo_1600420378.jpg
Sukamta Politikus PKS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta menyatakan rasa prihatin dan duka cita atas meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa akibat tembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta serangan beberapa jam sebelumnya yang menewaskan seorang tukang ojek di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua pada Kamis (17/9/2020).

Menurutnya, peristiwa penyerangan beruntun yang dilalukan oleh KKB kepada anggota TNI/POLRI dan masyarakat sipil ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.

"Pada tahun 2020 ini menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka. Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/POLRI yang bertugas di Papua. Pemerintah juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/POLRI," tegas Politikus PKS itu dalam keterangan tertulis, Jumat (18/09/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah agar ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.

"Saya yakin mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI, hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme papua merdeka. Tetapi yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri. Oleh sebab itu upaya penanganan masalah ini harus menyentuh akar masalah. Pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB. Artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini."

Oleh sebab itu, Sukamta mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua.

Gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral.

"Yang sering jadi tuntutan soal ketimpangan dan ketidakadilan yang berbalut etnisitas, ini bisa jadi sumbu konflik yang mudah meletus. Pertanyaannya mengapa sekian tahun otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah belum bisa hadirkan kesejahteraan yang merata? Di sini perlu ada evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Otsus selama ini dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua."

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga ingatkan pemerintah untuk terus memperkuat jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional.

"Langkah diplomasi perlu terus dilakukan guna menjamin dan memastikan tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak mendapat dukungan internasional karena tidak berdasar dan lemah," pungkasnya.

tag: #papua  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Kepercayaan Publik Kepada Partai Demokrat dan PKS Meningkat Pasca Penolakan UU Ciptaker

Oleh Rihad
pada hari Senin, 19 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi dua pihak yang paling banyak menerima citra positif dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal itu ...
Berita

Waspada, Cuti Panjang Bisa Tingkatkan Penularan Covid-19

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Lonjakan kenaikan kasus penularan COVID-19 saat libur panjang selama lima hari, sejak Rabu (28/10) hingga Minggu (1/11) 2020 harus dicegah. Hal itu disampaikan Presiden Joko ...