JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan, pilkada dapat tetap dilaksanakan di tengah pandemi Corona atau Covid-19 apabila aturan yang telah dibuat KPU diikuti.
Dijelaskannya, aturan tersebut antara lain kampanye akbar yang hanya diperbolehkan maksimal dua kali serta kampanye tertutup dengan maksimal peserta 50% dari kapasitas normal.
Selain itu, kata dia, juga memperbanyak kampanye online dan memperbolehkan penambahan alat peraga sampai 200% serta pelarangan pagelaran dan konser yang dapat memicu kerumunan massa.
“Bawaslu juga harus memperkuat dan lebih tegas lakukan pengawasan pilkada serentak. Harus berani menindak setiap calon dan siapapun yang melanggar. Bahkan, kalau perlu memberikan tindakan yang lebih tegas calon yang melakukan pelanggaran berat dalam penerapan protokoler kesehatan," kata Politikus Partai Demokrat itu, Minggu (20/9/2020).
Syarief Hasan mengakui, memang dalam beberapa hari terakhir, banyak sekali masyarakat dan pengambil kebijakan yang terpapar Covid-19 seperti, Ketua KPU RI terdeteksi positif Covid-19 saat dilakukan swab test.
“Menteri, staff dan anggota DPR, staff dan anggota DPD, pejabat daerah, para eselon 1, dan elemen masyarakat lainnya telah banyak terpapar Covid-19. Memang, dibutuhkan kerjasama seluruh elemen bangsa dan ketegasan Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
Syarief Hasan menuturkan, jangan sampai karena adanya pelaksanaan Pilkada serentak berakibat fatal pada semakin bertambahnya kasus positif COVID-19. Menurutnya, ini dapat menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata dunia.
Senior Partai Demokrat ini pun berkomitmen untuk memastikan seluruh kadernya, baik di pusat maupun di daerah untuk bergerak membantu memutus rantai COVID-19 dan menyelesaikan pandemi.
“Semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah usungan Partai Demokrat telah kami tekankan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Kami juga tekankan untuk menghindari pengumpulan massa yang tidak bisa dikendalikan sesuai protokoler kesehatan," tegasnya.
Syarief Hasan mendorong ketegasan dalam penerapan protokoler kesehatan pada Pilkada serentak yang sedianya akan dilaksanakan pada Desember mendatang.
"Kami di Partai Demokrat sangat berharap agar aturan terkait penerapan protokoler kesehatan lebih tegas dalam pelaksanaan pilkada, khususnya daerah-daerah yang masih zona merah. Sembari bersama-sama Pemerintah menanggulangi dan menekan laju penyebaran Covid-19,” ungkapnya.
“Bila Covid-19 semakin tinggi penyebarannya sampai akhir September menembus angka 300.000 korban terinfeksi, demi keselamatan bangsa dan rakyat, maka tahapan Pilkada sebaiknya dipertimbangkan dan dievaluasi kembali atau ditunda sampai dengan situasi pandemik Covid-19 ini menurun,” tandas Syarief Hasan.
