Oleh Bachtiar pada hari Senin, 21 Sep 2020 - 22:06:09 WIB
Bagikan Berita ini :

KAMI Minta KPU Tunda Pilkada Serentak 2020

tscom_news_photo_1600700769.jpg
Din Syamsuddin Presidium KAMI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggara negara menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Pasalnya, penanggulangan masalah kesehatan dan keselamatan rakyat harus jadi fokus utama sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 yakni Pemerintah berkewajiban melindungi segenap rakyat.

“Pelaksanaan Pilkada saat ini yang potensial mendorong laju pandemi akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut, dan melanggar janji Presiden Joko Widodo sendiri yang pernah menyatakan akan mengutamakan kesehatan daripada ekonomi,” ungkap Presidium KAMI Din Syamsuddin dalam keterangan, Senin, (21/9/2020).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menyarankan agar Pilkada serentak dilaksanakan usai kondisi Indonesia aman dari pandemi Covid-19.

Hal itu, kata Din, semata untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya Covid-19.

“KPU dan Pemerintah perlu memiliki perasaan keprihatinan terhadap Pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air dan pesebarannya masih meninggi dengan korban yang semakin banyak,” tandas Din.

tag: #pilkada-2020  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Diduga Sering Cemarkan Nama Baik NU, Gus Nur Ditangkap Polisi

Oleh Rihad
pada hari Sabtu, 24 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Sugi Nur Raharja atau akrab disapa Gus Nur terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang bermuatan SARA dan penghinaan. ...
Berita

Perpres Pelibatan TNI Harus Sesuai dengan UU TNI dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme telah dibahas oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah.  Pembahasan ini ...