JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan Pancasila harus dijadikan habitus bangsa dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Bahkan ia mengingatkan kepada penyelenggara Negara untuk menjadi tauladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Berkaitan dengan Pancasila berkaitan dengan Negara, maka paling utama musuh Negara adalah penyelenggara Negara sendiri. Selama penyelenggara negara menunjukan tauladan-tauladan Pancasila itu sendiri, maka selesai tidak akan ada KPK tidak akan ada BPK”, ucapnya saat sambutan dalam Rapat Koordinasi Internalisasirenstra dan Reformasi Birokrasi, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Launching Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) Rabu, (7/10/2020).
Ghufron juga menegaskan KPK tetap konsisten menerapkan ajaran Pancasila dalam tugas pencegahan korupsi. Ia mengharapkan dengan dibangunnya Zona Integritas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mampu mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi.
Nurul Ghufron
“KPK bangga bahwa BPIP saat ini mencanangkan dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari Wilayah Bebas Korupsi, karena kami yakin BPIP sebagai Pembinaan Idelogi Pancasila menjadi garda terdepan sebagai pelaksana Ideologi Pancasila terutama pada penyelenggara Negara”, ujarnya.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo mengatakan perlu sebua alternatif bagaiamana mencari penjelasan seterang-terangnya mengapa korupsi bisa terjadi. Menurutnya, korupsi terjadi karena pola kehidupan yang cenderung materialistis (serakah) dan berbiaya tinggi (high cost economic).
“Sudah banyak contoh dan dampak kebuasan korupsi yang membudaya seperti ini, pemerintahan mendatang tidak bisa tinggal diam menyaksikan semua ini, korupsi dalam birokrasi harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dan menciptakan sistem serta budaya baru yang bebas dari korupsi,” kata Benny.
Antonius Benny Susetyo
Benny menjelaskan, kultur birokrasi Pancasila adalah sebagai sumber perilaku yang mampu menjadikan birokrasi sebagai perantara keadilan, transparan, dan akuntabel. Birokrasi Pancasila adalah birokrasi yang mengutamakan nilai kemanusiaan, yakni mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
Birokrasi Pancasila juga membangun keteladanan melalui pola dan gaya hidup yang sederhana.
“Di sini pentingnya mengubah kultur birokrasi ndoro menjadi birokrasi yang melayani melalui kultur birokrasi Pancasila. Kultur birokrasi Pancasila adalah ketika para birokrat mampu menjadikan Pancasila sebagai sumber perilaku’," tutur Benny.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BPIP Dr. Karjono mengatakan, dengan sinergitas antara KPK, Kementrian Hukum dan HAM, Obudsman, dapat mewujudkan Zona Integritas BPIP Wilayah Bebas Korupsi.
“Kami berharap dengan sinergitas ini, dengan utamanya dalam pencanagan Zona Integritas dapat bersih dari KKN, melayani dengan cepat tepat akurat dan profesional," katanya.
Ia juga berharap ke depannya BPIP dapat terus menginternalisasi dan membumikan nilai-nilai Pacasila dengan kinerja bersama baik ditingkat pimpinan, kesekretariatan, kedeputian maupun pelaksana sehingga dapat mewujudkan tujuan BPIP dalam satu tujuan, yaitu terimplementasinya nilai-nilai Pancasila dalam tindakan ke seluruh pelosok Negeri.
"Selain itu dengan harapan ke depannya dapat menginternalisasi dan membumikan Pancasila dengan baik, dengan kinerja baersama sehingga terwijudnya nilai-nilai Pancasila dalam tindakan,” pungkasnya.
